PEKANBARU - Penunjukan Hendra Buana sebagai calon tunggal Direktur Utama (Dirut) Bank Riau Kepri (BRK) Syariah membuat kontroversi di berbagai kalangan tak terkecuali di DPRD Riau.

Pasalnya sebelum resmi mundur jadi Gubernur Riau, Syamsuar hanya mewawancarai satu dari tiga nama calon Dirut BRK Syariah yang lolos uji oleh Panitia Seleksi (Pansel). Satu nama itu kemudian langsung diserahkan untuk disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, bahkan mengaku tak menyangka jika Syamsuar hanya mengusulkan satu nama. Sebab idealnya gubernur memberikan minimal dua nama untuk kemudian dibahas kembali dalam RUPS sebelum akhirnya disetujui dan dikembalikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pasalnya, jelas Hardianto, yang memiliki saham atas BRK Syariah bukan hanya Pemprov Riau melainkan juga Pemprov Kepulauan Riau, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.

"Tapi nyatanya hanya diusulkan satu nama saja, nama tunggal, itu yang kita sayangkan. Kita kan maunya yang akan menjadi Dirut ini adalah keputusan semua pemegang saham," kata dia, Jumat (17/11/2023) lalu.

Senada dengan rekannya sesama Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti menyebut meski Pemprov Riau berstatus sebagai pemegang saham terbesar, tapi tidak bisa menetapkan Dirut BRK Syariah begitu saja, karena penetapan harus dilakukan melalui RUPS.

Oleh karena itu, Poti mengaku akan berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Riau terkait usulan nama tunggal calon Dirut BRK Syariah tersebut.

"Koordinasi ini diperlukan supaya bisa ditelaah, apakah prosedur pengusulan nama tunggal ini memang diperbolehkan atau tidak. Kalau tidak ada yang salah, ya, mau diapakan lagi, tapi kalau ada yang salah, kita rekomendasikan seleksi ulang atau bagaimana nantinya," kata dia, Selasa (21/11/2023).

Mengingat pemegang saham bukan hanya Pemprov Riau, Poti berharap kebijaksanaan pemegang saham lain jika memang usulan nama tunggal ini tidak sejalan dengan keinginan.

Ia juga meminta agar penilaian pemegang saham nanti harus mengedepankan objektifitas dan tidak sekedar atas dasar suka atau tidak suka.

"Karena kan ada kriteria-kriteria tertentu untuk memilih orang yang bisa memajukan BRK ini, yang nasabahnya merasa terlayani dengan baik," sebutnya.

Jika nantinya para pemegang saham yang lain merasa ada pelanggaran, Poti menyarankan agar dilakukan seleksi ulang.

"Silahkan pemegang saham memberikan penilaian. Pemegang saham itu kan ada gubernur, walikota dan bupati. Kalau memang kriteria terpenuhi dan merasa tidak ada pelanggaran, ya dilanjutkan saja. Tapi kalau tidak, kita sarankan kembalikan ke Pansel saja, mungkin bisa dilakukan seleksi ulang," pungkasnya.

Penulis: Rinai

Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Koordinasi untuk Kelancaran Pemilu, Bawaslu Riau Lihat Langsung Proses Pencetakan Surat Suara Naik, Jumlah Wisman ke Riau Capai 3.795 Kunjungan Selamat, Yamaha Grand Filano Sabet Motorcycle of The Year di GridOto Award 2023, Ini Deretan Fitur Canggihnya Berakhirnya Gencatan Senjata Bikin Perang Meletus Lagi di Gaza Kemenkes: Transmisi HIV dari Ibu ke Anak Ada Setiap Tahun di Indonesia		DLHK Pekanbaru Targetkan Pekan Depan Lelang Operator Angkutan Sampah Berlangsung Sah, Gubri Edi Natar Nasution Terbitkan SK Penetapan UMK 12 Kabupaten Kota se Provinsi Riau Tembak Korban-Sikat Rp 742 Juta, 2 Perampok Berpistol di Kampar Ditangkap Hyundai Palisade Bakal Lebih Berotot Ala SUV Amerika Al Hilal Vs Al Nassr: Ronaldo Cs Dibantai 0-3 di Derby Riyadh