PEKANBARU – Rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memutus kontrak kerja sama dengan pihak ketiga dalam proyek revitalisasi Pasar Bawah mendapat dukungan dari DPRD Pekanbaru dan kalangan dunia usaha.
Anggota Komisi II DPRD Pekanbaru sekaligus Ketua Kadin Kota Pekanbaru, Datuk Seri Rizky Bagus Oka menilai, langkah tersebut merupakan keputusan tegas yang memang sejak awal didorongnya.
Rizky Bagus Oka mengatakan, evaluasi hingga pemutusan kontrak perlu dilakukan karena progres revitalisasi Pasar Bawah dinilai tidak berjalan sesuai harapan.
Kondisi tersebut dinilai telah berdampak terhadap pedagang yang hingga kini masih beraktivitas di Tempat Penampungan Sementara (TPS).
"Sejak awal melihat progres yang tidak rasional di lapangan, saya sudah mendesak jajaran Pemko, khususnya OPD terkait yang menjadi mitra kami di Komisi II, untuk tidak ragu mengevaluasi dan memutus kontrak pihak ketiga," kata Rizky Bagus Oka, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut karena menyangkut nasib para pedagang dan perputaran ekonomi masyarakat.
"Kita tidak bisa terus-menerus menyandera nasib ribuan pedagang UMKM dan membiarkan roda ekonomi kreatif Pekanbaru tersendat hanya karena ketidakmampuan satu pihak," tegasnya.
Pedagang Jangan Terus Jadi Korban
Rizky Bagus Oka menilai, lambannya revitalisasi Pasar Bawah tidak hanya menjadi persoalan pembangunan fisik, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi para pedagang.
Bertahun-tahun berada di lokasi penampungan sementara, kata dia, membuat aktivitas usaha pedagang tidak berjalan optimal. Kondisi tersebut juga berpotensi mengurangi perputaran ekonomi dan pendapatan daerah.
"Ini bukan sekadar hitung-hitungan proyeksi bisnis, ini urusan denyut dunia usaha dan perut masyarakat," ujarnya.
Karena itu, ia meminta Pemko Pekanbaru segera mengambil langkah hukum yang jelas apabila pemutusan kontrak benar-benar dilakukan.
"Ketika pihak swasta terbukti gagal janji, maka pemerintah daerah harus segera mengambil alih kendali. Saya meminta Pemko mengeksekusi pemutusan kontrak ini secepatnya dengan landasan hukum yang tak terbantahkan," jelasnya.
Setelah itu, Pemko diminta segera menyiapkan skema baru agar revitalisasi Pasar Bawah tidak kembali mengalami kebuntuan.
Jangan Abaikan Nilai Sejarah Pasar Bawah
Selain persoalan ekonomi, Rizky juga menyoroti nilai historis Pasar Bawah bagi Kota Pekanbaru dan kebudayaan Melayu Riau.
Menurutnya, Pasar Bawah bukan sekadar pusat perdagangan, tetapi juga bagian dari sejarah perkembangan ekonomi masyarakat di Kota Pekanbaru.
"Sebagai etalase budaya dan sejarah peradaban ekonomi masyarakat Melayu di tepian Sungai Siak, membiarkan Pasar Bawah terbengkalai sama halnya dengan meremehkan marwah kita sendiri," tegasnya.
Ia pun mendorong Pemko segera memastikan hak-hak pedagang terlindungi selama proses transisi.
"Ambil alih sekarang, amankan hak-hak finansial para pedagang yang sudah masuk, dan mari kita cari skema penyelesaian yang lebih pasti, baik melalui investor yang benar-benar kredibel maupun intervensi APBD," cetusnya.
Politisi Gerindra itu menegaskan, DPRD bersama Kadin Pekanbaru akan terus mengawal proses penyelesaian revitalisasi Pasar Bawah agar proyek tersebut kembali berjalan dan memberikan manfaat bagi pedagang maupun masyarakat.
"Keputusan Pemko hari ini adalah langkah tegas yang memang kami minta dan kami dukung penuh keberaniannya," tutupnya.
