PEKANBARU - Rencana Walikota Pekanbaru memberikan telepon seluler atau ponsel kepada seluruh Ketua RT/RW sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat sekaligus mempercepat pelaporan berbagai persoalan di lingkungan mendapat respon Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Zulfan Hafiz.

Ia menyebut pemberian ponsel ketua RT/RW tersebut dinilai baik untuk mendukung pelayanan masyarakat, namun pemerintah diingatkan agar tetap mengutamakan program yang lebih mendesak, terutama penanganan banjir.

"Prinsipnya sepanjang itu memang untuk kepentingan masyarakat, pemerintah kota ini kita dukung," kata Zulfan, Selasa (28/7/2026).

Meski demikian, ia mempertanyakan sejauhmana efektivitas pemberian ponsel kepada ketua RT dan RW dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Nah sekarang pertanyaannya, apakah dengan satu handphone itu banyak manfaatnya untuk masyarakat atau tidak?" ujarnya.

Menurut Zulfan, program tersebut memang merupakan bagian dari janji politik Wali Kota Pekanbaru.

Namun, ia mengingatkan masih ada janji politik lain yang jauh lebih mendesak untuk segera direalisasikan, yakni penanganan banjir.

"Bagaimanapun salah satu janji politik wali kota memang pemberian handphone. Tapi ada satu janji politik yang sangat krusial, yaitu masalah banjir," cetusnya.

Politisi NasDem ini menilai Pemko perlu menentukan skala prioritas penggunaan anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang masih terbatas. 

"Nah ini tentu mana yang jauh lebih utama, handphone dulu atau banjir yang diprioritaskan. Karena ini menyangkut anggaran semuanya," tegasnya.

Zulfan menekankan, pernyataannya bukan berarti DPRD tidak mendukung RT dan RW.

Menurutnya, keberadaan RT dan RW sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan pemerintah di tengah masyarakat.

"Artinya ya silahkan kita cerna masing-masing. Prinsipnya kita tidak mempersulit pemerintah. Jangan nanti kita dianggap tidak mau mendukung RT dan RW, bukan seperti itu," ucapnya.

Ia menegaskan, yang perlu menjadi perhatian utama adalah penentuan skala prioritas agar seluruh janji politik pemerintah dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

"Bagaimanapun prioritas yang paling utama itu apa. Karena ini semua janji politik yang harus direalisasikan. Itu yang harus menjadi poin utamanya," tutupnya.