PEKANBARU - Keluhan masyarakat Rumbai yang merasa dirugikan atas dugaan mafia tanah di Kelurahan Muara Fajar Timur, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru langsung direspon Komisi I DPRD Kota Pekanbaru bidang hukum dan pemerintahan.

Guna mencari benang merah atas persoalan tumpang tindih kepemilikan tanah di Kota Pekanbaru dan dinilai merugikan masyarakat, Komisi I juga memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru, Lurah Muara Fajar Timur dan pihak terkait lainnya.

Rapat dipimpin Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru, Doni Saputra SH MH didampingi Sekretaris Komisi I Muhammad Isa Lahamid dan Anggota lainnya Indra Sukma, Ida Yulita Susanti SH MH dan Victor Parulian.

Rapat dihadiri Kabid Sengketa BPN Kota Pekanbaru Andrias diikuti jajarannya serta Lurah Muara Fajar Timur Muchlis.

Ketua Komisi I DPRD, Doni Saputra SH MH menyampaikan, rapat ini merupakan pintu masuk pengusutan mafia tanah yang berawal dari laporan warga Rumbai, atas nama Asniar (71 tahun).

"Tanah asniar tersebut tumpang tindih dan diserobot beberapa hektar oleh oknum mafia tanah di wilayah kelurahan muara fajar timur, rumbai barat KM 14 pekanbaru," kata Doni usai rapat, Senin (27/5/2024).

"Tadi dari keterangan pihak BPN dan lurah rumbai barat soal sengketa tanah pelapor asniar. Semuanya kita panggil dalam hearing. Tentunya ini nanti kita sampaikan resume hearing ke pihak terkait," sambungnya.

Terkait dugaan mafia tanah ini, Komisi I DPRD Pekanbaru sudah mempertanyakan ke BPN soal tanah Asniar yang dicaplok oknum mafia tanah berinisial PL.

BPN menyampaikan dalam hearing, bahwa tanah yang kini menjadi sengketa tersebut, sudah ada SHM (Sertifikat Hak Milik) sejak tahun 1988, dan tahun 1993 serta seterusnya atas nama Poltak Cs. Makanya pelapor tidak bisa mengurus SHM lagi.

Lalu, Komisi I pun mempertanyakan lagi ke pelapor soal ini. Pelapor Asniar mengaku, dirinya di tahun itu sebenarnya mau mengurus SHM. Namun, lokasi lahannya masuk dalam kawasan hijau atau hutan cadangan.

Sehingga, Asniar tak bisa mengurus surat tanahnya dari surat tebas tenang tahun 1981 naik ke SHM.

"Jadi kasus ini sebenarnya sudah masuk juga ke PTUN. Kami dalam hearing ini hanya fokus mencari akar permasalahan. Karena oknum mafia tanah itu harus diberantas di kota pekanbaru ini. Jadi, untuk di PTUN, kami tak punya hak dan wewenang," jelasnya.

Politisi PAN ini juga menambahkan, sesuai dengan instruksi Menteri ATR/BPN, apapun bentuk dan kelompok mafia tanah wajib diberantas. Selain itu, harus ada kepastian hukum bagi yang bersengketa.

"Ini juga sudah kita sampaikan ke BPN, agar tidak main-main. Termasuk dalam kasus di muara fajar timur ini," pungkasnya.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Pemprov Riau Beri Peluang Daerah Bangun Pelabuhan Baru, Ini Syaratnya Jelang Akhir Pekan Hotspot di Riau Menurun, Tersisa 11 Titik Panas Pagi ini Tak Ada Hujan Hari ini, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Potensi Karhutla di Riau Rumah Dinas Pemprov Riau Dikuasai Mantan Pejabat Disita, Dipasang Spanduk 'Dibawah Supervisi KPK' Paparkan Potensi Gula Sagu, Dua Saudara Kandung Asal Kepulauan Meranti Raih Medali Emas Ajang WICO 2024 di Korea Selatan		RAPP Dukung PIN 2024 di Pelalawan, Targetkan 62.441 Dosis Vaksin Polio Dua Tokoh Riau Dipanggil Polda Riau Terkait Dugaan Ujaran Kebencian Sah Diresmikan, RCH Diharapkan Jadi Wadah Lahirnya Karya Insan Ekraf Riau Deretan Penawaran Astra Financial di GIIAS 2024 Samade Dorong UMKM Riau Olah Lidi Sawit Jadi Produk Bernilai Jual Tinggi