PEKANBARU - DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna Laporan Banggar terhadap pembahasan Ranperda APBD Pekanbaru tahun 2023.

Dalam paripurna ke-15 masa sidang I ini, DPRD kota Pekanbaru dan Pemko Pekanbaru sepakat APBD 2023 senilai Rp2,699 triliun.

Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi ST didampingi tiga wakilnya Ir Nofrizal MM, Ginda Burnama ST MT dan T Azwendi Fajri SE, serta para anggota dewan lainnya.

Sementara dari Pemko Pekanbaru, hadir langsung Pj Walikota Pekanbaru Muflihun, Plt Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution serta para kepala OPD dan perwakilan Forkompimda.

"APBD (2023) sudah kita sahkan. Ada beberapa program prioritas yang kita laksanakan. Mulai dari menjaga inflasi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan perbaikan jalan berlubang," kata Muflihun, Selasa (29/11/2022).

"Selain itu, Pemko juga berjanji akan memprioritaskan hasil reses anggota dewan, termasuk juga pokir-nya (pokok-pokok pikiran). Yang mana ini bisa bersinergi dengan Pemko," ujarnya.

Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun juga mengintruksikan beberapa hal kepada para OPD Pemko Pekanbaru. Termasuk akan ada evalusi di setiap OPD dalam menjalankan APBD 2023 mendatang.

"Saya akan instruksi ke OPD agar lebih bijak, terutama dalam pencairan anggaran. Lihat mana yang prioritas dan yang tidak. Termasuk juga mengenai tunda bayar, kita tak ingin lagi tahun depan ada lagi," terangnya.

Untuk melaksanakan hal tersebut, kata Pj Wako lagi, OPD tidak boleh sembarangan lagi melaksanakan program kerja. Artinya, mana yang prioritas harus dilakukan.

"Bahkan kita juga akan evaluasi berkala OPD. Mulai evaluasi keuangan, evaluasi fisik dan lainnya. Kita khawatir nanti tidak berjalan dengan baik. Selama ini kan tidak ada evaluasi, sehingga tak tahu berapa anggaran habis dan terpakai. Termasuk juga fisiknya," tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi ST menjelaskan, ada beberapa catatan setelah APBD 2023 ini disahkan. Mulai dari pelaksanaan program prioritas, hingga memastikan utang tunda bayar harus selesai tahun depan.

"Jadi utang tunda bayar, tentu kita usahakan dibayarkan semuanya. Karena kita sudah sepakat angka Rp2,699 triliun, bisa terealisasi 2023. Jadi semuanya terlaksana," sebutnya.

Sementara terkait Pokir anggota DPRD Kota Pekanbaru yang masuk dan membantu program prioritas juga direspon Sabarudi. Pokir tersebut dinilai hal yang biasa, karena ini bagian proses pembangunan.

"Yang paling penting itu, dari reses anggota DPRD, harus include dalam program-program Pemko. Intinya bagaimana jalur reses dan Musrenbang bisa direalisasikan ke masyarakat," sebut Sabarudi.

"Kita harapkan APBD 2023 ini cepat dibelanjakan. Kalau bisa diawal tahun, sehingga semua program bisa terlaksana. Hilangkan kebiasaan lama, APBD baru bisa dilaksanakan mei atau juni tiap tahun," pintanya.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Pemprov Riau Beri Peluang Daerah Bangun Pelabuhan Baru, Ini Syaratnya Jelang Akhir Pekan Hotspot di Riau Menurun, Tersisa 11 Titik Panas Pagi ini Tak Ada Hujan Hari ini, BMKG Keluarkan Peringatan Dini Potensi Karhutla di Riau Rumah Dinas Pemprov Riau Dikuasai Mantan Pejabat Disita, Dipasang Spanduk 'Dibawah Supervisi KPK' Paparkan Potensi Gula Sagu, Dua Saudara Kandung Asal Kepulauan Meranti Raih Medali Emas Ajang WICO 2024 di Korea Selatan		RAPP Dukung PIN 2024 di Pelalawan, Targetkan 62.441 Dosis Vaksin Polio Dua Tokoh Riau Dipanggil Polda Riau Terkait Dugaan Ujaran Kebencian Sah Diresmikan, RCH Diharapkan Jadi Wadah Lahirnya Karya Insan Ekraf Riau Deretan Penawaran Astra Financial di GIIAS 2024 Samade Dorong UMKM Riau Olah Lidi Sawit Jadi Produk Bernilai Jual Tinggi