PEKANBARU - Hingga saat ini, kalangan DPRD Kota Pekanbaru masih mendengar adanya keluhan wali murid terkait jual beli lembaran kerja siswa (LKS) kepada toko-toko buku yang ditunjuk oleh pihak sekolah di Kota Pekanbaru.

Disatu sisi, masyarakat atau wali murid merasa kebingungan terkait pembelian LKS tersebut, apakah diwajibkan masing-masing siswa disetiap sekolah atau hanya sekolah-sekolah tertentu.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru ini menilai, bahwa jual beli lembaran kerja siswa (LKS) di toko-toko buku yang ditunjuk oleh pihak sekolah harus berdasarkan kesepakatan wali murid dan tidak ada unsur pemaksaan.

"Sebenarnya itu tergantung kepada kearifan pihak sekolah dan wali murid, jangan dikira semua tidak boleh, tergantung konsep pembelajaran yang diaggab tepat untuk digunakan oleh pihak sekolah, termasuk konsep menggunakan LKS ini, tentunyakan ada hal-hal yang jadi pertimbangan, terutama terkait prestasi sekolah itu sendiri," ungkapa Nofrizal, Senin (7/8/2017).

Namun yang tak kalah penting, lanjut Politisi PAN ini lagi, pembelian LKS tersebut tidak ada unsur paksaan. Bahkan Jika ada alasan kalau tidak ada LKS tidak boleh ikut belajar, tentunya hal tersebut menurut Nofrizal bisa begitu juga, karena menurut dirinya, bagi siswa yang tak mampu membeli LKS bisa memilih alternatif lain yakni dengan cara difotocopy.

Terkait persoalan apakah boleh atau tidak pengadaan LKS tersebut, nofrizal mengatakan bahwa semua tergantung kesepakatan kedua belah pihak, yakni pihak sekolah dan wali murid.

"Kalau tidak boleh buat aturan yang jelas dan diumumkan besar-besar, dan kalau ada yang melanggar bisa disanksi inikan tidak ada, jadi kesimpulan kita tergantung kebijakan sekolah dan bedasarkan kesepakatan wali murid," pungkasnya.

Penulis  : Mimi Purwanti
Editor    : Unik Susanti