JAKARTA - Bupati Siak, Afni Zulkifli, berupaya mengembalikan kepercayaan pemerintah pusat kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola Pelabuhan Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB). Upaya tersebut disampaikan Afni saat menemui Direktur Kepelabuhanan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Triono, di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Afni meminta pemerintah pusat memberikan kesempatan kembali kepada BUMD Siak melalui PT Samudra Siak untuk menjadi Badan Usaha Pelabuhan (BUP).
Afni tidak menampik bahwa pengelolaan sebelumnya menyisakan sejumlah persoalan. Di antaranya, minimnya kontribusi terhadap pendapatan daerah serta pemeliharaan infrastruktur pelabuhan yang dinilai belum berjalan sebagaimana mestinya.
Masa pengelolaan PT Samudra Siak berakhir pada Oktober 2024. Setelah itu, perusahaan tersebut dinilai tidak lagi memenuhi kelayakan sebagai BUP. Persoalan pemeliharaan infrastruktur juga menjadi perhatian, terutama setelah jembatan KITB ambruk pada Januari 2026.
Afni mengaku telah menyampaikan permohonan maaf kepada Kementerian Perhubungan atas persoalan pengelolaan sebelumnya. Ia juga menyatakan komitmen Pemerintah Kabupaten Siak untuk membenahi tata kelola BUMD agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
Menurut Afni, Pelabuhan Tanjung Buton memiliki posisi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak. Terlebih, daerah saat ini menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi.
Untuk mendukung pembangunan kembali pelabuhan, Pemkab Siak disebut telah memperoleh investor yang bersedia melakukan pembangunan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Skema kerja sama dengan investor tersebut selanjutnya akan dibahas bersama Kementerian Perhubungan.
Di sisi lain, Kementerian Perhubungan telah menganggarkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan kembali jembatan Pelabuhan Tanjung Buton. Penyusunan desain tersebut ditargetkan rampung pada akhir 2026. Namun, anggaran untuk pembangunan fisik jembatan hingga kini belum tersedia.
Direktur Kepelabuhanan, Triono, menyambut baik komitmen yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Siak. Meski demikian, ia mengingatkan agar pengelolaan pelabuhan ke depan dilakukan secara profesional dan tidak mengulangi persoalan yang terjadi sebelumnya.
Kementerian Perhubungan juga meminta agar komitmen pembenahan tersebut dituangkan dalam pakta integritas sebelum kerja sama pengelolaan dimulai.
Afni berharap, kembalinya kepercayaan pemerintah pusat kepada BUMD dapat membuka peluang investasi, menggerakkan aktivitas usaha, serta meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, pengelolaan yang lebih baik diharapkan dapat memastikan aset negara di Pelabuhan Tanjung Buton terawat dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Siak.(*)
