SIAK – Bupati Siak, Dr. Afni Zulkifli, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar keberadaannya benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi daerah.

Penegasan itu disampaikan Afni saat menghadiri peluncuran Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2025 dan Whistleblowing System (WBS) yang digelar PT Bumi Siak Pusako (BSP) Zapin di Fave Hotel Pekanbaru, Rabu (6/5/2026).

Kegiatan diawali dengan penandatanganan pakta integritas oleh Direktur PT BSP Zapin, Muttaqim dan Komisaris Jhon Priandi yang disaksikan langsung oleh Bupati Siak.

Dalam sambutannya, Afni mengapresiasi langkah transformasi dan inovasi yang dilakukan BSP Zapin dalam memperkuat transparansi serta tata kelola perusahaan.

Menurutnya, keberadaan BUMD harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah. Jika tidak, maka perlu dilakukan evaluasi secara serius.

“Kalau tidak memberi manfaat, untuk apa dipertahankan? Hari ini daerah menanggung beban yang tidak sedikit dari BUMD. Bahkan ada yang secara keuangan nol, tapi bisnis tetap berjalan tanpa bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Afni.

Ia juga menyoroti kondisi berkurangnya dana transfer pusat ke daerah yang menuntut pemerintah daerah semakin mandiri melalui penguatan sektor usaha daerah.

Namun demikian, Afni menilai masih ada pola pikir lama yang menjadikan BUMD sekadar tempat “numpang” tanpa semangat membangun dan berkembang.

“Kalau pola ini dipertahankan, BUMD tidak akan pernah maju. Karena itu, saya melihat semangat baru dari BSP Zapin. Dengan segala keterbatasan, mereka mampu berinovasi. Ini sinyal positif perubahan paradigma,” katanya.

Mantan wartawan itu menekankan pentingnya siklus kebijakan yang berjalan berkesinambungan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga perbaikan.

Menurutnya, pola tersebut harus diterapkan secara konsisten, baik di lingkungan pemerintahan maupun sektor swasta.

Afni juga mengingatkan agar implementasi SMAP dan WBS tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial semata.

“Semangatnya harus dijaga. Mulai dari lingkup kecil, lalu berkembang ke skala lebih besar. Ini bagian dari kontrol bersama,” tegasnya.

Ia menambahkan, setiap pihak yang bekerja di ruang publik harus siap menerima pengawasan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

Terkait kinerja perusahaan daerah, Afni meminta jajaran direksi menetapkan target yang realistis dan dapat diukur.

“Kalau berani menargetkan deviden Rp300 miliar, harus siap dengan konsekuensinya. Jika tidak tercapai, mundur. Tapi kalau belum mampu, sampaikan target realistisnya secara jujur,” ujarnya.

Di tengah tantangan global serta persoalan energi yang dihadapi daerah, Afni menilai BUMD seperti BSP memiliki peluang strategis untuk berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian daerah.

“Saya mengajak seluruh jajaran BUMD, khususnya BSP Zapin, untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Jangan berhenti di seremoni, buktikan dengan kinerja nyata,” kata bupati perempuan pertama di Siak tersebut.(*)