SIAK - Upaya memaksimalkan fungsi koordinasi antar unsur Forkopimda dalam rangka membangun dan menyelesaikan isu aktual. Pemkab Siak mengelar rapat pencegahan dan kesiapsiagaan bencana banjir tahun 2023 dan rapat Forkopimda bersama OPD di lingkungan Pemkab Siak, di ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Lantai II Kantor Bupati Siak, Kamis (26/1/2023).

Bupati Siak, Alfedri menegaskan, upaya mengatasi bencana banjir dan meluapnya debet air hingga ke pemukiman warga dan jalan, pemerintah meminta perusahaan proaktif dan kerjasamanya.

"Perlu adanya sinergitas dan kerjasama serta gotong royong kita bersama dalam pencegahan dan penanganan bencana yang ada di kabupaten siak," kata Alfedri.

"Khususnya perusahaan yang ada di kabupaten siak. Kami minta peran aktif perusahaan dan peduli terhadap penanganan banjir di wilayah oprasional perusahaan," ucapnya.

Bupati Alfedri juga meminta kerjasama dan koordinasi pihak perusahaan baik bersama Pemkab maupun pemerintah kampung dan kecamatan.

Karena menurut Alfedri, ini penting dalam rangka membangun komunikasi yang baik dan peduli masyarakat yang terdampak bencana terutama banjir.

"Koordinasi dan komunikasi dengan pihak kecamatan yang ada di kabupaten siak harus dijalin. Perusahaan dan Pemkab siak harus bekerjasama bagaimana masyarakat ini terbebas dari banjir, kami ingin 2023 ini, tidak ada lagi warga yang terdampak banjir seperti tahun 2022 silam," tuturnya.

Selain fokus terhadap penangan banjir, Bupati Alfedri meminta peran aktif perusahaan dalam menekan angka stunting karena sesuai program pemerintah pusat sampai kedaerah untuk menekan angka stunting melibatkan multipihak terutama perusahaan.

"Sesuai arahan pemerintah pusat perusahaan dituntut ikut berperan aktif dalam penangan stunting, termasuk terhadap karyawan-karyawannya begitu juga terhadap anak gizi buruk dan ibu hamil," sebutnya.

"Selama ini tidak semua perusahaan terlibat berperan aktif. Hanya beberapa perusahaan seperti BSP, RAPP dan beberapa perusahaan yang tidak bisa disebutkan, jadi kedepan kami minta kepada perusahaan lainnya berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan pemerintah daerah," pintanya.

Ia berharap, pihak swasta yang ingin menyalurkan CSR-nya kepada masyarakat, bentuk bantuan jangan uang tunai namun bisa berupa barang yang di butuhkan sehingga bermanfaat.

"Kami mengimbau perusahaan yang ingin membantu keluarga PKH jangan memberi bantuan dalam bentuk uang namun bagaimana membantu dalam barang yang dibutuhkan masyarakat dalam menekan angka stunting dan gizi buruk," tutupnya.

Rapat Forkopimda bersama pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Siak juga diikuti seluruh perusahaan dan Camat se-Kabupaten Siak.

Penulis: Diana Sari
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Desak Mendagri Periksa Harta SF Hariyanto, DPR: Orang Seperti ini Harus Diproses KONI Riau Rencanakan Raker di Bulan Puasa, Bahas Program Hingga Anggota Baru DPRD Pekanbaru Desak Pemko Tuntaskan Pembangunan Infrastruktur, Sekdako: Sudah Kita Gesa Pemdes Bantar Gunakan Dana Desa untuk Tanam Cabe, Hasilnya Dijual Murah ke Masyarakat Komisi IV DPRD Inhu: Tanggungjawab Diminta, Hak Diabaikan		Perjuangan RAPP Merawat Penyangga Pulau Padang, Lestarikan Hutan untuk Kemaslahatan THL Diberhentikan Sepihak, Komisi III Segera Panggil DLHK Pekanbaru Sore ini Hanya Ada 13 Titik Panas di Sumatera, 2 di Pelalawan CDN Riau Ajak Pelajar SMK Multi Mekanik Masmur Pekanbaru 'Cari Aman' Selama Ramadan Bengkalis Masih Berupaya Naik Peringkat KLA Jadi Madya Hingga Nindya