Siak
Pemkab Siak | DPRD Siak
 
 
+ INDEX BERITA

14:32 - Pjs Bupati Teken Naskah Hi...
14:58 - Pencoblosan 9 Desember, Pj...
16:10 - Dijadikan Tempat Isolasi P...
10:37 - Warga Temukan Jejak Kaki 3...
18:07 - Sah, APBD Siak Tahun 2021 ...
10:20 - Sukseskan Pengamanan Pilka...
11:22 - Pjs Bupati Siak Ikuti Pane...
15:27 - Pjs Bupati Siak Indra Agus...
18:23 - Sukseskan Pilkada Siak, Di...
17:09 - Alami Penurunan, APBD Siak...
17:38 - Kelompok Nelayan Merempan ...
17:29 - Berlangsung 2 Hari, 30 Per...
21:44 - Arfan Usman Berharap Muzak...
16:51 - HUT ke-70 Pol Airud, Sat P...
16:21 - Pemkab Siak Laksanakan Upa...
18:33 - Pjs Bupati Indra Serahkan ...
13:13 - Upacara Peringatan Hari Pa...
18:07 - Sekda Siak Apresiasi Bazn...
17:48 - Budhi Yuwono Berharap di M...
17:55 - Polres Siak Bagikan Masker...
 
Pjs Bupati Siak Ikuti Rakor, Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law
Rabu, 14 Oktober 2020 - 16:06:46 WIB

SIAK - Pjs Bupati Siak Dr Indra Agus Lukman, bersama Forkopimda Kabupaten Siak mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law yang dilaksanakan secara virtual di Siak Live  Room Lantai II Kantor Bupati, Rabu (14/10/2020).

Kemenko Polhukam Mahfud MD saat membuka rakor mengatakan, Undang-undang Cipta Kerja dilatarbelakangi oleh banyaknya kejanggalan yang harus dilalui dan rumitnya perizinan untuk usaha. 

Oleh karena itu, lanjut dia, Presiden berinisiatif agar bagaimana perizinan tersebut bisa lebih sederhana, dan akhirnya mengeluarkan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) tersebut. 

Lebih jauh disampaikannya bahwa Omnibus Law yang dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya, perlindungan buruh, penyederhanaan birokrasi, korupsi di dalam tindak pidana korupsi dan pungli hingga tindak pidana korupsi lainnya.

Kemudian Mahfud mengungkapkan bahwa pemerintah menghormati pendapat yang berpendapat serta menyampaikan aspirasi yang berhubungan dengan UU Cipta Kerja, sepanjang pendapat disuarakan dengan cara yang baik, menghormati hak warga lain dan menjaga ketertiban umum.

Dirinya menyayangkan aksi anarkis terhadap tempat, bangunan hingga perusakan fasilitas umum. “Unjuk rasa boleh-boleh saja sejauh untuk menyampaikan aspirasi dan sesuai aturan Undang-Undang. Untuk unjuk rasa yang anarkis, harus ditangani karena negara ini harus diselamatkan jangan sampai kita kacau lalu tidak terkendali,” sebutnya. 

Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menambahkan,  UU Cipta Kerja ini terdiri dari 15 bab, 86 Pasal. UU yang direvisi ada 76.  Terkait dengan proses pembahasan, dimulai dari pidato Presiden RI pada tahun 2019 kemudian pembahasan UU yang begitu panjang dan hampir semua fraksi melakukan sosialisasi dan rapat dengar pendapat umum, hingga ditetapkan menjadi UU.

Kata dia, tujuan umum dari UU Cipta Kerja diantaranya menciptakan lapangan kerja dan kewirausahaan melalui kemudahan berusaha, mudah mendapatkan perizinan dan fasilitas/kemudahan, perlakuan khusus untuk UMK, mudah dalam mendapatkan legalitas usaha, mudah dalam manajemen/operasional koperasi.

Usai mengikuti rapat tersebut Pjs Bupati Siak Indra Agus Lukman menyampaikan, bahwa UU Cipta Kerja itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan UU dari tiap-tiap Kementerian. 

Terkait hal-hal lain ataupun isu yang tidak jelas, ia menyebutkan UU tersebut dibuat untuk kepentingan masyarakat. 

"Undang-Undang itu dibuat untuk menyelesaikan tumpang tindih antar Undang-Undang yang sudah ada " ujarnya. 

Dirinya akan menindaklanjuti dan mempelajari detail UU tersebut agar bisa memahami secara utuh UU Cipta Kerja. Utamanya, pasal-pasal yang dinilai kontroversial dan mengganjal oleh pekerja dan buruh.

Rapat tersebut diikuti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri LHK, Menteri Keuangan, Kejaksaan Agung, Gubernur, dan Bupati/Walikota se Indonesia. (Info/Siak)

 

 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Mobil Dokter Terbakar di Parkiran RS Aulia
  • Pasien Terkonfirmasi Covid-19 di Inhu Capai 531 kasus
  • Perluasan Jaringan dengan Biaya Lebih Efisien, XL Axiata Uji Coba Open RAN di Indonesia Timur
  • Positif Covid-19 Riau Bertambah 155 Kasus, Sembuh 161 Pasien
  • Presiden Lepas Ekspor Senilai Rp23,75 T, RAPP dan APR Ekspor Kertas dan Rayon ke Berbagai Negara
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved