Siak
Pemkab Siak | DPRD Siak
 
+ INDEX BERITA

17:09 - Dilaksanakan Desember, Pem...
16:52 - 20 Tahun Tak Ada Perhatian...
16:42 - Makan Ikan Tingkatkan Imun...
16:52 - Bupati Alfedri Buka Kejuar...
22:18 - Geger, Dua Beruang Muncul ...
17:53 - Forikan Siak Kampanyekan G...
17:21 - Peduli Covid-19, Karyawan ...
22:52 - Karyawan BOB Salurkan 100 ...
21:13 - Ketua TP PKK Siak Minta Ka...
19:12 - Stuban Bansos, Komisi II D...
17:23 - RAPP Jalin Kerjasama Pemka...
12:21 - Peringati Harganas ke-27, ...
21:00 - Peringati Harganas ke-27 V...
11:34 - Masuk ke Kecamatan Siak Wa...
16:55 - Positif Covid-19 di Riau N...
16:46 - Alfedri Siap Berikan Perub...
14:14 - Sepulang Aktivitas di Luar...
16:29 - Gelar Kunker dan Baksos di...
15:58 - Bupati Alfedri Apresiasi K...
22:26 - PT KTU Bantu Masyarakat​...
 
Vicon dengan Kasatgaswil V KPK, Pj Sekda Siak Paparkan Persiapan Penganggaran Penanganan Covid-19
Selasa, 19 Mei 2020 - 19:00:08 WIB
Pemerintah Kabupaten Siak bersama Kabupaten/Kota lainnya, ikuti rapat koordinasi dengan KPK Wilayah Provinsi Riau.
Pemerintah Kabupaten Siak bersama Kabupaten/Kota lainnya, ikuti rapat koordinasi dengan KPK Wilayah Provinsi Riau.
TERKAIT:

SIAK-Hari ini, Selasa (19/5/2020) Pemerintah Kabupaten Siak bersama Kabupaten/Kota lainnya, ikuti rapat koordinasi dengan KPK Wilayah Provinsi Riau melalui Video Confrence, terkait penanganan Covid-19. 

Di awal sambutannya, Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK Budi Waluya mengatakan, bahwa KPK saat ini konsen dalam memantau penanganan Covid-19.

"Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, sangat mengganggu kehidupan dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diharuskan untuk membuat anggaran untuk menangani kasus Covid-19 tersebut", kata Budi.

Selaku salah satu lembaga untuk memberantas Korupsi, KPK mengingatkan agar tidak ada yang salah dalam mengelola anggaran tersebut.

"Kami mengingatkan agar dalam pelaksanaan penanganan Covid-19 jangan sampai ada yang salah kaprah, khususnya dalam masalah anggaran. Seperti mengambil keuntungan, dan menerima gratifikasi dari penyedian anggaran, penyerahan bantuan harus tepat sasaran, dan penyelewengan dalam penyerahan bantuan", ucapnya.

Di awal penjelasannya, Pelaksana Jabatan sekretaris Daerah Kabupaten Siak Jamaluddin mengatakan bahwa Kabupaten Siak telah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bersama dengan 4 Kabupaten lainnya. PSBB di Siak dimulai dari tanggal 14 Mei hingga 28 mei 2020. 

Untuk data kasus Covid-19 di Kabupaten Siak, lanjutnya, jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) 4009 orang, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 53 orang, dengan rincian sedang dirawat 5 orang, meninggal 8 orang, sembuh 39 orang, positif dan sembuh 1 orang. 

"Terkait bantuan sosial, dengan dilaksanakannya PSBB di Kabupaten Siak, Pemerintah Provinsi Riau memberikan bantuan keuangan kepada daerah yang melaksanakan PSBB sebesar 300.000/KK. Akan tetapi sampai saat ini, bantuan keuangan dari Provinsi masih dalam tahap pencairan", jelas Jamaluddin. 

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Siak juga memberikan bantuan berupa sembako sebesar 200.000/paket dengan jumlah penerima 16.850 KK, dan sudah dicairkan di 13 Kecamatan. 

"Untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, dari 122 desa se-Kabupaten Siak, baru 115 desa yang dicairkan dan akan terus berjalan bagi desa yang belum dicairkan. Jumlah KK yang sudah menerima BLT desa ini 15634 KK, dan alhamdulillah tidak ada kendala dalam proses pelaksanaan, sehingga masyarakat bisa langsung merasakan bantuannya", ucap Pj Sekda Siak itu, di ruang Live Room, kantor Bupati Siak. 

Masih kata Jamaluddin, Pemerintah Kabupaten Siak melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Siak, telah menerima beberapa bantuan dari pihak ketiga, baik dari perusahaan swasta, BUMD, BUMN, termasuk organisasi masyarakat yang peduli terhadap penanganan Covid-19 di Kabupaten Siak. 

"Bantuan dari pihak ketiga ini, awalnya kami berikan langsung ke pdp yang di isolasi selama 14 hari, karena awalnya Pemda belum ada sumber dana. Kemudian kami juga berikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 yang tidak bisa dimasukkan di beberapa bantuan seperti bantuan dari BLT Pusat, Sembako Kabupaten, maupun BLT desa. Karena batuan tersebut membutuhkan Nomor Induk Keluarga (NIK), ada masyarakat yang belum mempunyai NIK", kata Jamal.(Adv/pemkab) 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sosialisasi Pemantau Pemilihan Pilkada 2020, KPU Bengkalis Paparkan Mekanisme Masyarakat Berpartisipasi
  • WHO Konfirmasi Penyebaran Virus Corona Bisa Lewat Udara
  • Sidang Kasus Amril Mukminin Digelar Besok, KPK Hadirkan Ketua DPRD Riau
  • LAMR Rohul dan LKA Lima Luhak Serta Tiga Kenagarian Gelar Pertemuan Terkait CSR Perusahaan
  • BLT Tahap 3 untuk Masyarakat Desa Terdampak Covid-19 di Riau Baru Disalurkan 33,88 Persen
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved