Siak
Pemkab Siak | DPRD Siak
 
+ INDEX BERITA

21:15 - 95 Paket Bantuan Spesifik ...
18:49 - Meningkat Tajam, Terkonfir...
17:47 - Antisipasi Penyebaran Covi...
19:32 - Siak Tambah 12 Kasus Posit...
16:45 - Pondok Pesantren Kembali D...
19:40 - Kecamatan Sabak Auh Jadi K...
18:43 - Ada Tambahan 9 Kasus Posit...
09:40 - Terima Bantuan dari Kapolr...
16:19 - Tahun Ini Hewan Kurban di ...
10:53 - Kapolres Siak Maknai Idul ...
19:34 - Bupati Siak dan Kapolres C...
17:43 - Nihil Covid-19, Bungaraya ...
16:38 - Positif Covid-19 di Siak B...
21:57 - Jumlah Pasien Covid-19 di ...
13:52 - Ranperda Pelaksanaan APBD ...
20:22 - SMP Negeri 7 Tualang Siak ...
10:15 - Nenek 80 Tahun di Siak Ter...
15:11 - 10 Karyawan PT IKPP Positi...
23:07 - Penerima Bantuan Covid - 1...
16:19 - Pasien Positif Covid-19 di...
 
Bahas Kebijakan Realokasi dan Refocusing Anggaran
Pemkab Siak Ikuti Video Conference Kemendagri Bersama Pemda se-Indonesia
Rabu, 08 April 2020 - 17:41:15 WIB
Bupati Siak Alfedri mengikuti Video Conference bersama Mendagri.
Bupati Siak Alfedri mengikuti Video Conference bersama Mendagri.
TERKAIT:

SIAK-Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi 513 jajaran Pemerintah Daerah se Indonesia untuk melakukan konsultasi langsung dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dalam rangka percepatan Penanganan Penyebaran Covid-19 di daerah.

Pemerintah Daerah diminta untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran, yang difokuskan pada 3 (tiga) hal utama, diantaranya peningkatan kapasitas kesehatan, penyiapan social safety net, serta membantu dunia usaha tetap hidup dan survive.

Hal tersebut terungkap saat Bupati Siak Alfedri didampingi pimpinan OPD terkait mengikuti Video Conference bersama Mendagri, Ketua KPK, BPK, BPKP, LKPP dengan agenda pembahasan Pengadaan Barang dan Jasa selama pandemic Covid 19, dari Ruang Command Center Siak Live Room Kantor Bupati Siak, Rabu (8/4/2020).

“Strategi utama kita dalah mengutamakan kesehatan publik, tetapi juga menjaga ekonomi jangan sampai jatuh terlalu dalam. Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan bahwa krisis Covid-19 ini memiliki dampak ekonomi yang luar biasa yang tidak dapat ditandingi dengan krisis ekonomi yang telah dialami oleh dunia sebelumnya. Di Indonesia hal ini sudah mulai terasa, di sektor pariwisata dan manufaktur misalnya, kemudian APBD juga mengalami tekanan," ujar Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya kepada para kepada daerah peserta Video Conference. 

Untuk itu kata dia, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Relokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

“Realokasi dan refocusing anggaran dimaksud difokuskan dalam 3 (tiga) hal utama, yaitu peningkatan kapasitas kesehatan, penyiapan social safety net, dan membantu dunia usaha tetap hidup dan survive," kata Mendagri Tito.

Tak hanya itu, BPKP dan LKPP juga akan memberikan pendampingan bagi para kepala-kepala daerah terkait realokasi dan penggunaan anggaran, dimana sistem pengadaan barang juga disederhanakan dengan tetap menjunjung tinggi pengadaan yang tidak mark-up, kolusi, korupsi, gratifikasi, suap dan sebagainya.

Sementara itu Bupati Siak Alfedri usai mengikuti video conference mengatakan, Pengadaan Barang dan Jasa terkait Penanganan Covid-19, dimulai dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dan nantinya juga akan dilakukan audit.

“Makanya kita di setiap melakukan repurposing pembahasan bersama-sama TAPD, dalam hal ini Inspektorat memberikan arahan sehingga tidak salah melakukan pergeseran anggaran. Sementara ini kita belum melakukan relokasi anggaran, baru repurposing anggaran, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah ini dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," sebutnya.

Khusus pergeseran APBKam, dilakukan berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Desa terkait penanganan Covid-19 dan tetap dilakukan pendampingan bersama dengan Inspektorat. Tentunya revisi anggaran tersebut akan diverifikasi lebih lanjut bersama Tim Evaluasi Kabupaten termasuk inspektorat.

“Termasuk dari arahan KPK tadi, jangan ada kesulitan proses pengadaan yang menjadi kendala di lapangan seperti Alat Pelindung Diri yang harganya melonjak. Yang terpenting jangan ada mark up, atau hal-hal lain yang terkait kolusi dari pengelolaan anggaran untuk penanganan Covid-19,” sebut Alfedri.

Penulis: Diana Sari
Editor: Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Ngeri! Pesawat India Terbelah Dua, 16 Orang Tewas
  • Syukurlah, Hasil Swab Massal ASN Pemprov Riau Seluruhnya Negatif
  • Gubri Apresiasi Program BPN untuk Riau, 16.372 Sertifikat Diserahkan
  • Guna Peremajaan Sawit Rakyat, Riau Terima Dana Rp720 Juta dari BPDPKS
  • Sapi Kurban PTPN V Tak Sampai ke DPRD Riau, Ini Penjelasannya
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved