Siak
Pemkab Siak | DPRD Siak
 
 
+ INDEX BERITA

10:34 - Pemkab Siak Gagas Forum Ek...
18:17 - Polres Siak Ringkus Pelaku...
17:34 - Tak Hanya Gertak 'Sambal',...
09:34 - Alfedri Ajak Teruskan Perj...
18:59 - Mahasiswa Kukerta UR Ikut ...
10:33 - Demi Masyarakat, Ini Terny...
18:26 - Bupati Alfedri Inspektur U...
21:24 - Bupati Alfedri Ingin Bumka...
11:51 - Pemadaman di Desa Rawang A...
10:35 - Tunggu Rekom Teknis, BKPRD...
18:06 - Melihat Perjuangan Satgas ...
20:47 - Bupati Siak: Apel Siaga Pe...
19:41 - PT KTU Turunkan Tim Bantu ...
13:48 - Bupati Alfedri: Hari Ini K...
19:01 - Bursa Inovasi Desa Jadi Ko...
18:36 - BPJS Beri Bantuan Pembangu...
16:47 - Alfedri Tegaskan Jangan Ad...
16:05 - Mahasiswa Unri Tanam 1.000...
05:52 - Karhutla di Siak Sulit Dip...
18:32 - Kebakaran di Siak Makin Pa...
 
Tunggu Rekom Teknis, BKPRD Rohul Belum Beri IPPT ke BPN Rohul
Kamis, 15/08/2019 - 10:35:27 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • Tunggu Rekom Teknis, BKPRD Rohul Belum Beri IPPT ke BPN Rohul
  •  

    PASIR PANGARAIAN - Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Rohul, hingga kini belum bisa memberikan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rohul.

    Itu dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rohul Nifzar Rahman yang juga diakuinya jika saat ini mereka belum bisa memberikan rekom teknis guna peralihan izin alih fungsi lahan sesuai permintaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rohul.

    "Sampai kini kita belum bisa berikan rekomteknis tersebut ke BPN Rohul. Karena, masih ada kendala yang harus disesuaikan dengan konsep yang mengharuskan penyesuaian dengan aturan-aturan yang lebih tinggi. Pedomannya adalah perda RT/RW Provinsi," terang Kepala Bappeda, Nifzar.

    Kata Nifzar lagi, adapun aturan-aturan yang dimaksud yakni Perda No 10 Tahun 2018 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Riau Tahun 2018- 2038 dan No 903, tentang status kawasan hutan di Provinsi Riau harus disesuaikan. Dia menyebut jika kedua dokumen yang dimaksud sama, artinya tidak masuk kawasan hutan atau pertanian yang ditetapkan bisa dilakukan peralihannya.

    "Perda RT/RW No 10 Tahun 2018-2038 dan No 903 tentang status kawasan yang menjadi pedomannya. Sepanjang kedua dokumen itu bersamaan kita akan proses, tapi bila tidak sama dari kedua dokumen itu kita minta masyarakat lebih bersabar. Dalam waktu dekat kita akan coba ajukan peralihan peruntukan tanah tersebut sesuai pedoman yang sudah kita sampaikan tadi," ujarnya Rabu (14/8/2019) sore.

    Walaupun demikian, masyarakat Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu mengaku kecewa atas terhambatnya rekomteknis tersebut yang pada akhirnya BPN tidak dapat melakukan pemecahan atas sertifikat mereka.

    Menurut warga, tanah bersertifikat tersebut bukanlah masuk kategori kawasan pertanian juga bukan status kawasan hutan tapi padat penduduk. Jika benar apa yang dikatakan Kepala Bappeda, menurut warga sudah jelas sama, dengan demikian tidak ada alasan BKPRD lagi untuk tidak memberikan rekomteknis tersebut ke-BPN.

    "Kita kecewa dan terjebak atas lambannya kinerja Pemkab Rohul, khususnya peran BKPRD yang dinilai lambat. Jika Pemkab Rohul tidak segera memberikan solusi atau rekomendasi izin perubahan alih fungsi lahan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) sampai kapan kami menunggu. Permohonan pemecahan sertifikat kita sudah bertahun-tahun tak kunjung selesai," ucap Asep, salah seorang warga Ujung Batu Timur.

    Asep sangat berharap, tidak hanya para Kepala Dinas terkait yang bergegas untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Bupati Rokan Hulu H Sukiman menurutnya mesti turun tangan untuk menyelesaikan persoalan masyarakatnya. Sebab, ini adalah kebutuhan masyarakat yang sangat penting. Jika hal itu tidak segera digesa masyakat yang akan terkena dampaknya.

    “Sudah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun saya menunggu dan bolak balik ke BPN untuk menanyakan keberadaan permohonan pisah hak atas tanah milik saya itu. Namun, pengurusannya tidak kunjung selesai, BPN masih terkendala rekomteknis dari BKPRD Rohul. Kita meminta Pemda Rohul cepat menyelesaikan persoalan ini,” kata Asep.

    Penulis : Feri Hendrawan
    Editor : Fauzia



    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Waduh, Orang yang Kerap Gunakan Emoji Jago Kencan dan Aktif Secara Seksual
  • Defisit, Proyeksi Belanja RAPBD Meranti Tahun 2020 Naik Sebesar Rp1,453 Triliun
  • Wow, Kadisparbud Sebut Festival Pacu Jalur Kuansing 2019 Pecahkan 2 Rekor MURI
  • Lima Terdakwa Kasus 37 Kg Sabu Dituntut Hukuman Mati, Sampaikan Pembelaan dengan Tangisan
  • Gagal Melaju ke Babak Selanjutnya, Jonatan Tersingkir dari Kejuaraan Dunia Bulutangkis
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved