Siak
Pemkab Siak | DPRD Siak
 
+ INDEX BERITA

22:44 - Kabupaten Siak Bersiap Iku...
21:07 - Bupati Siak Serahkan Bantu...
19:08 - Bupati Alfedri Salurkan Pa...
16:11 - Bupati Siak Apresiasi Bant...
14:17 - Mantan Bupati Siak Arwin A...
09:21 - Pemkab Bahas Penerapan New...
13:44 - Bupati Siak: Orang Keluar ...
15:24 - Tidak Ada Alasan Covid 19,...
13:24 - Hari Pertama PSBB, Pemkab ...
16:14 - Alfedri Puji Kekompakan Wa...
15:54 - Pemkab Siak akan Salurkan ...
15:44 - Berkat PSBB, Kasus PDP di ...
14:54 - Alfedri Ungkap Usulan ke G...
19:15 - Kabar Baik, Satu Santri Te...
14:24 - Alhamdulillah. Seorang San...
16:28 - 1.214 KK di Kecamatan Siak...
12:41 - Pasca PSBB, Pemkab Siak Be...
19:22 - Progress PSBB Siak Sesuai ...
18:04 - Seleksi Jabatan Sekda Siak...
17:09 - Dua Pekan Berlakukan PSBB,...
 
Siak Bersiap Jadi Pilot Project Pengelolaan Keuangan Tingkat Nasional
Senin, 22 April 2019 - 17:36:33 WIB
Pemkab Siak melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Kebijakan Penggelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2019.
Pemkab Siak melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Kebijakan Penggelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2019.
TERKAIT:

SIAK - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Kebijakan Penggelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2019. Kegiatan ini sebagai upaya penerapan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan, pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri.

Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) Yan Prana Jaya mengatakan, pelaksanaan Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pengguna anggaran, KPA, serta bendahara pengeluaran, selaku aparat pengelola keuangan daerah.

"Bimtek ini penting dalam rangka mengupdate aturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tentu pesertanya yang berkaitan dengan penggelolaan anggaran," kata dia saat membuka acara Bimtek di Hotel Harmoni, Senin (22/4/2019).

Lanjutnya, saat ini Pemkab Siak sudah menerapkan sistem pengelolaan, pelaporan keuangan berbasis on line. Misalnya seperti pengunaan aplikasi e-planning, e-budgeting serta saat ini penerapan transaksi non tunai kerjasama dengan Bank Riau Kepri.

Mantan Kepala Bappeda itu mengatakan pelaksanaan transaksi non tunai masih belum berjalan dengan maksimal. Ia berharap pihak Bank Riau Kepri dapat secepatnya menuntaskan persoalan ini.

"Untuk transaksi non tunai ini belum selesai. Kita berharap Bank Riau Kepri melalui tim IT-nya dapat segera diproses. Semestinya jika sudah diberlakukan sistem non tunai kita sudah siap, karena kita dapat teguran dari pemerintah pusat, terkait non tunai ini," jelasnya.

Yan juga menyebut, dari info yang didapat pemerintah pusat, Kabupaten Siak dan Provinsi Riau akan dijadikan pilot project terkait penerapan PP No 12 Tahun 2019 ini. Kata dia, pihak kementrian melalui timnya akan melakukan penilaian.

"Direktur yang membidangi paket regulasi menyampaikan informasi, Siak dan Riau akan jadIkan pilot project terkait penerapan PP No 12 ini. Saya sudah instruksikan kepada staf untuk segera persiapkan diri, "sebutnya.

Sementara itu Asisten Admintrasi Umum Setda Kabupaten Siak Jamaluddin mengatakan, Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam upaya memberikan pemahaman terhadap penyesuaian kebijakan regulasi tentang pengaturan pengelolaan keuangan deerah.

"Hal ini kita lakukan supaya dalam pelaksanaannya lebih disempurnakan lagi sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam aturan dimaksud, terutama terhadap perubahan peraturan dalam rangka mensinkronkan kondisi kebutuhan yang berkembang," sebut Jamal.

Lanjutnya, menindaklanjuti ketentuan pasal 283 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemda diamanatkan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

"Hasil dari Bimtek ini kita harapkan ke depan penyerapan pengunaan APBD sesuai dengan target tercapai, kemudian pokok pokok pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis dan transparan serta bertangung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat," jelas Jamal.

Penulis : Diana Sari
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • PGN Tandatangani Komitmen Kebijakan Penetapan Harga Gas dengan Pelanggan Industri Tertentu Permen ESDM 8/2020
  • Rika Maria Senang Dikunjungi dan Dapat Bantuan Rumah Zakat
  • Penelitian Ungkap Orang Golongan Darah A Lebih Berisiko Alami Gejala Serius Covid-19
  • Pertama Kalinya, Italia Bakal Punya Tempat Pemakaman Islam
  • Kabupaten Siak Bersiap Ikuti Lomba Implementasi Tatanan Normal Baru Tingkat Nasional
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved