Meranti
Pemkab Rohil | DPRD Rohil
 
+ INDEX BERITA

09:53 - DPRD Setujui RAPBD-P Rohul...
21:16 - Usai Dilantik Sebagai Pjs ...
17:05 - Pindah dari Rumah Dinas, S...
08:28 - Diserahkan Bupati Sukiman,...
15:37 - Selama 9 Hari, 252 Warga D...
14:59 - Mudahkan Pelayanan Publik ...
20:06 - Satgas Pemburu Teking Covi...
18:32 - Cegah Covid-19 Meluas, BPB...
19:15 - Polres Rohul Taja Rakor Ga...
18:39 - Bersempena HUT Polantas ke...
14:01 - Pemkab Rohul Akan Tata Des...
13:06 - Pemkab Rohul Dukung Progra...
18:45 - Kapolres dan Forkopimcan R...
17:40 - Kadiskes Sebut Kasus Covid...
19:23 - Bertambah Lagi 2 ASN di BP...
19:58 - BRK Pasir Pangaraian Bantu...
19:29 - Kunjungi Kampus UPP, Kapol...
18:45 - 83 Warga Rohul Dapat Tegur...
22:47 - Kunker ke Desa Tambusai Ti...
21:48 - Forkopimda Dorong Pemkab R...
19:01 - Pegawai Bekerja dari Ruma...
19:22 - Bangkitkan Ekonomi Masyara...
15:40 - H Fhatanalia Putra Dilanti...
15:18 - 52 Desa di Rohul Jadi Sasa...
13:21 - Satu PNS Positif Covid-19,...
22:33 - Resmikan Agro Wisata Kebu...
17:15 - Perbup Protokoler Kesehata...
09:01 - Jembatan Gantung Sei Siasa...
17:12 - Diskop UKM Nakertrans Rohu...
14:56 - 92 Lembaga Pendidikan Isla...
17:56 - Bupati Sukiman Dukung Pemd...
16:37 - Kapolres Rohul Silaturrahm...
07:11 - Bupati Sukiman Kukuhkan Ka...
20:32 - Diharapkan Sejahterakan Wa...
17:32 - 10.100 Helai Masker Dibagi...
17:07 - Giliran Kapolres Sambut Si...
10:21 - Pertama di Riau, UPP Rohul...
05:58 - Perkenalkan Diri, Kapolres...
23:41 - Bupat Sukiman Komit Perjua...
19:00 - Tiga Bapaslon Pilkada Rohu...
13:11 - Paska Terpilih Ketua GenPI...
16:22 - Bertekad Pertahankan Predi...
15:10 - Bertambah 5 Orang Terkonfi...
18:12 - Bupati Sukiman Dukung Peng...
16:53 - Pembangunan Infrastruktur ...
18:51 - Kerjasama dengan ATR/BPN, ...
10:29 - Dandim 0313/ KPR Ingatkan ...
08:13 - 30 Off Roader Ikuti Ajang ...
11:02 - Puluhan Massa Ricuh dengan...
15:27 - Disaksikan Sekda Rohul, PT...
14:55 - Bantuan DKPP Rohul, Sekda ...
19:34 - 14 Positif Covid-19 Tanpa ...
15:17 - Usaha Mikro Dapat Bantuan ...
18:52 - Bertambah 8, Warga Rohul T...
18:43 - Kini Tahap Finishing, Proy...
14:07 - Ada Penurunan Dampak Covid...
09:44 - 800 Rider Berpartisipasi p...
15:11 - Peserta "Riau off Road Exp...
19:13 - Bupati Sukiman Harapkan KT...
19:44 - Adolf Bastian Direkomendas...
 
PT Hutahaean Kebun Teluk Sono dan Dalu Dalu Nunggak PPJ Non PLN Rp220 Juta Lebih
Minggu, 26 Juli 2020 - 13:07:21 WIB
Sekretaris Bapenda Riau Zulhendri SE MM
Sekretaris Bapenda Riau Zulhendri SE MM
TERKAIT:

PASIR PANGARAIAN - Perusahaan perkebunan PT Hutahaean Kebun Teluk Sono di Desa Bonai Darussalam dan kabun Dalu Dalu Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu (Rohul), diduga menunggak Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Non PLN mencapai Rp220.996.375 untuk tahun 2016-2017.

Terkait adanya tunggakan PPJ Non PLN untuk tahun 2016-2017 oleh pihak PT Hutahaean dan belum dibayarkan ke pihak Pemkab Rohul, dibenarkan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Rohul El Bizri, melalui Sekretaris Bapenda Zulheri SE MM, Minggu (26/7/2020).

Zulheri secara rinci menjelaskan, PPJ Non PLN yang dikelola perusahaan PKS menggunakan mesin Giset sendiri. Untuk besaran PPJ non PLN dari jumlah KWh terpakai, dan itu diatur dalam UU No 28 tahun 2009 tentang pajak restribusi daerah, menjadi Perda 1 tahun 2011 pajak daerah dan duturunkan lagi jadi Perbub no 29 thn 2018 tentang juknis pemungutan PPJ diatur dakam.pasal 5 huruf c bahwa harga Nilai Jual Listrik Non PLN Rp1035 per Kwh per bulan, kemudian untuk rumah tangga baik itu karwayan, kantor itu ditetapkan Rp1.465 per KWh yang ditagih per bulan, 

"Sehingga perusahaan wajib melaporkan pemakaian KWh per bulannya, agar Bapenda bisa menghitung besaran pajaknya. Dihitung pihak perusahaan sendiri, jarena PPJ Non PLN 100 persen jadi pajak ke daerah," sebut Zulheri.  

Secara rinci juga dijelaskan Zulheri, dari PPJ Non PLN setiap tahunnya yang diterima Pemkab Rohul dari target Rp2,5 miliar terealisasi Rp3,2 miliar dari PPJ Non PLN hingga tahun 2019 khusus bagi 44 PKS di Rohul di luar perusahaan Stonecraser ada sekitar 10 perusahaan.

"Namun perusahaan yang menunggak PPJ Non PLN hanya PT Hutahaean Kabun Teluk Sono II dimana yang sudah ditetapkan menjadi hutang dari 2016 hingga 2017 Rp109.989037. itu sesuai surat tagihan Bapenda, sedangkan PPJ Non PLN tahun 2018 sampau 2020 pihak PT.Hutahaean belum menyampaikan data ke Bapenda terkait PPJ Non PLN untuk dihitung," ungkap Zulhendri.

Kemudian untuk tunggakan PPJ Non PLN PT Hutahaean Kebun Dalu Dalu Tambusai 2016-2017 capai Rp111.007.338. Terhitung pajak terhutang dan surat dikeluarkan Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah (SPTP) dan itu sudah disampaikan ke pihak perusahaan per 29 Maret 2019 yang tembusan Korsubgah KPK RI Regional Sumatera.

"Sehingga total tunggakan PT Hutahaean baik kebun Dalu Dalu Tanbusai dan Teluk Sono mencapai Rp220.996.375, itu untuk 2016-2017 belum termasuk tagihan 2018-2020," terang Zulhenri.

Menunggaknya PPJ Non PLN sebut Zulhendri, sesuai kronologis permasalahannya, pihak PT Hutahean membantah bahwa pengenaan PPJ non PLN sesuai UU 28 tidak menyatakan jenis non PLN. Pihak PT Hutahaean juga sudah melakukan uji materi ke MK RI. Hasilnya MK RI mengabulkan permohonan wajjb pajak (PT Hutahaean) memerintahkan yang membuat UU (pe erintah) untuk membentuk ketentuan baru sebagai dasar pengenaan pajak terhadap penggunaan listrik khsususnya PPJ baik yang dihasilkan sendiri maupun sumber lain yang dihasilkan pemerintah (PLN). 

Bapenda sendiri tambah Zulhendri, sudah melakukan penagihan dan tindakan sesuai Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) Rohul, termasuk Surat Kepa Bapenda yang disampaikan ke pihak PT Hutahaean, baik tentang pajak daerah, perihal data pemakaian KWh di perusahaan, perihal kewajiban pajak daerah dan teguran penagihan PPJ Non PLN di PT Hutahaean.

Namun sebut Zulhendri, MK RI menyebutkan, sebelum UU dirubah maka wajib pajak (PT Hutahaean red) harus mematuhi UU yang berlaku dalam Putusan MK RI Point 3.17 tertanggal 13 Desember 2018. Artinya perusahaan harus tetap membayar tunggakan PPJ Non PLN sebelum UU diubah, dan yang membuat UU yakni pihak pemerintah pusat. 

Penulis : Feri Hendrawan
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pelajar di Kuansing Tewas Tertimbun saat Mencari Emas
  • Wisuda SMT-SGI M Lead dan Soft Launching Kolaborasi Guru Pemimpin
  • Tak Makan Berhari-hari, Camat Rayan Bergegas Pikul Beras ke Rumah Buntal
  • Qurtararo Juara MotoGP Catalunya 2020, Dovi-Rossi Crash
  • Kapolres Meranti Imbau Warga Tunda Acara Hajatan Libatkan Banyak Orang
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved