PASIR PANGARAIAN - Forum Rokan Hulu (Rohul) Bicara dimotori anak-anak Rohul yang tinggal di Pekanbaru, gelar diskusi bahas penanganan COVID19, sekaligus salurkan bantuan sembako ke warga terdampak di Tandun, Ujung batu, Rambah Samo Rambah dan Rambah Hilir.
Diskusi digelar di Hotel Sapadia Pasir Pagaraian, Jumat (1/5/2020) malam hingga Sabtu (2/5/2020) dini hari. Dihaduri Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra, Wakil Ketua DPRD Rohul M. Syahril Topan dan Sekretaris APDESI Maisar.
Dibahas di forum diskusi mulai kesiapan Pemkab Rohul dalam penanganan Covid-19, terkendalanya bantuan bagi warga terdampak, hingga wacana Gubernur Riau usulan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di seluruh kabupaten/ kota di Riau.
Dalam diakusi itu, Koordinator Rohul Bicara Rahmat Aidil Fitra, melihat masih kurangnya sosialisasi dari aparat penegah hukum tentang kewenangan kepala desa dalam penanganan COVID-19 khususnya pengguanaan anggaran. Sehingga menyebabkan banyak kepala desa ragu-ragu bahkan ada yang takut menggunakan anggaran.
“Melalui forum Rohul Bicara, kita akan coba memfasilitasi, mensosialisasikan beberapa kewenangan kepala desa, sehingga mereka nantinya tidak salah jalan dalam menghadapi pandemi," kata Fitra.
Terkait wacana Pemprov Riau yang usulkan PSBB di seluruh Riau, Aidil Fitra secara tegas menyatakan tidak setuju dengan rencana itu. Karena dinilai semakin mempersempit ekonomi masyarakat yang kini dalam posisi sulit.
“Kita jangan latah, daerah lain diterapkan PSBB kita buat PSBB pula. Namun semua itu harus ada kajian dan persiapan yang matang. Kita melihat PSBB di pekanbaru banyak persoalan mulai dari kekacauan penyaluran bantuan dan lainnya,” ungkap Fitra.
Novliwanda Ade Putra politisi dari Partai Gerindra juga mengaku, penerapan PSBB harus didasari kajian secara matang dan melihat kondisi penyebaran pandemi Kabupaten Kota, tidak dilakukan secara menyeluruh di kabupaten /kota.
“Penerapan PSBB sesuai PP 21 itu ada kriterianya. Sekarang tidak semua daerah Riau memenuhi kriteria itu. Seperti Rohul, saat ini jumlah kasusnya masih terkendali. Kita kahwatir bila itu diterapkan di semua kabupaten/Kota tanpa melihat indikator yang ada akan timbul permasalahan yang baru,“ ucap Novlianda.
Sementara Wakil Ketua DPRD Rohul M Syahril Topan menegaskan bahwa Pandemi COVID 19 telah membuat ekonomi masyarakat merosot. Kondisi tersebut dikhawatirkan bermuara terganggunya situasi keamanan daerah.
“Kami di DPRD mendorong Pemerintah agar mendata ulang berapa potensi warga miskin baru karena Pandemi ini, dan segera salurkan bantuan ke warga yang terdampak. Namun kendalanya, ini tidak seperti mengatur rumah tangga. Ada aturan dan tahapan verifikasi yang membtuhkan waktu lama di Pusat dan itu tidak bisa kita intervensi," jelasnya.
Topan juga menyatakan, dalam nenghadapi persoalan Pandemi dibutuhkan kebersamaan dan gotong royong, tidak saling menyalahkan dan saling sindir. Tugas penanganan pandemi tidak hanya tugas pemerintah namun tugas bersama untuk menghadapinya.
“Melalui Forum Rohul Bicara ini saya juga berharap, semua rekan-rekan bisa berperan mendorong perusahaan di Rohul aktif bantu masyarakat terdampak ekonominya COVID-19. Kerena sudah sekian lama mereka ambil untung di daerah kita, dan kini saatnya mereka berkontribusi ke masyarakat si saat sulit seperti kini," tambah M Syahril Topan.
Penulis : Feri Hendrawan
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
