Meranti
Pemkab Rohil | DPRD Rohil
 
+ INDEX BERITA

20:16 - Perkembangan COVID-19 di R...
19:32 - Jika Pilkada Ditunda, KPUD...
16:12 - Soal Karantina Wilayah, Bu...
21:43 - Usir Penyebaran COVID 19, ...
18:34 - Bupati Rohul dan Tim Gabun...
18:21 - DPC AWI Rohul Bantu Sembak...
21:26 - Vicon dengan Gubri, Bupati...
20:44 - Jubir COVID-19 Akui ODP da...
19:42 - Bulog Sebut Stok Beras di ...
17:10 - Kapolres AKBP Dasmin Ginti...
15:54 - Kakan Kemenag Rohul Ungkap...
06:14 - PLN ULP Pasir Pangaraian P...
21:05 - Anggota DPR Achmad Gandeng...
20:10 - Pemkab Rohul Masih Hitung ...
17:24 - Warga Positif Nihil, OPD d...
14:27 - DPC Partai Demokrat Rohul ...
13:16 - Bupati Rohul Ajak Semua El...
11:38 - Jumlah ODP COVID-19 di Roh...
19:32 - Tim Gabungan Semprot Disin...
06:08 - Virus Corona, Kemenag Samp...
18:22 - Kades Pematang Berangan Be...
09:52 - PT EDI Buat Kebijakan Anti...
07:53 - Polres Rohul Libatkan 44 P...
21:17 - Diskominfo Rohul Nyatakan ...
21:12 - Bentuk Kepedulian Pemkab R...
18:37 - Tim Gugus Covid-19 Corona ...
17:47 - Stop Keluarkan Izin Kerama...
16:08 - Kakan Kemenag Pantau 478 J...
08:48 - Vidcon dengan Gubri, Sekda...
21:57 - Cegah Penyebaran Corona, D...
15:01 - Gunakan Pengeras Suara, Po...
13:39 - Zainil Awaliyah Butuh Dana...
12:07 - Cuma Miliki 4 Unit, Rohul ...
10:56 - Bupati Sukiman Minta Semua...
20:35 - Bupati Sukiman dan Ketua T...
16:55 - 110 Warga Rohul Masuk Dala...
14:52 - Intruksi Bupati, Diskes Se...
18:02 - Layanan Berkunjung Lapas K...
17:22 - Cegah Corona, Polres Rohul...
19:56 - Antisipasi COVID19, Diskes...
09:06 - Wujudkan Ekonomi Terintegr...
15:01 - Dongkrak Pertumbuhan Ekono...
10:00 - Pengurus Karang Taruna Des...
08:37 - Walau Ada Corona, Kunjunga...
16:17 - Bupati Rohul Janji Bantu P...
12:30 - DPMPD Rohul Masih Proses P...
10:41 - 17- 31 Maret, Disdikpora R...
16:26 - Polres Rohul Lakukan Pemer...
15:30 - Pra Mubes Adat Desa Rambah...
22:12 - PT EDI Taja Apel Siaga K3 ...
21:41 - Kejari Rohul Kebut Fasilit...
17:13 - Peringati Harla Desa Sunga...
16:18 - Nasib 99 Calon Pegawai Pem...
15:13 - Selalu Dirusak Truk Over T...
12:04 - Cegah Corona, TNI-POLRI di...
07:14 - Idealnya 40, Inspektur Ins...
20:10 - Bupati Rohul Tutup Open Tu...
17:32 - Di HUT ke-61, Bupati Sukim...
17:20 - Bermuara Renja Pemkab Tahu...
18:07 - Setelah Dapat SK Gubri, Se...
 
Perusahaan Perkebunan di Rohul Masih Banyak yang Miliki Izin Lokasi Namun Tak Punya IUP
Minggu, 09/02/2020 - 14:33:12 WIB
Kabid Sarana Prasana PSDM dan Kelembagaan Disnakbun Rohul, Syamsul Kamar.
Kabid Sarana Prasana PSDM dan Kelembagaan Disnakbun Rohul, Syamsul Kamar.
TERKAIT:
 
 

PASIR PANGARAIAN - Dari pendataan sementara pihak Dinas Peternakan dan Perkebunan (Disnakbun) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), dari 77 perusahaan perkebunan maupun Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang baru terdata, ternyata masih banyak perusahaan memiliki Izin lokasi (Ilok) namun tidak punya Izin Usaha Perkebunan (IUP).

Itu diakui Kadisnakbun Rohul Agung, melaui Kabid Sarana Prasana PSDM dan Kelembagaan Syamsul Kamar, Minggu (9/2/2020), terkait perkembangan sementara pendataan yang tengah dilakukan pihak Disnakbun Rohul.

Diakui Syamsul Kamar, bahwa saat ini baru 77 perusahaan perkebunan dan PKS yang tengah didata pihaknya, dan bertahap baik Ilok dan IUP akan didata semuanya.

"Ke-77 itu sudah ada datanya itu direkap dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga di OPD lainnya. Jadi kita cek dulu, ternyata ada perusahaan yang ada hanya Ilok tapi tidak mengurus IUP-nya. Kita juga sudah sampaikan, dan seharusnya perusahaan itu harus mengurus sampai ke HGU-nya," kata Syamsul.

Akibat dampak perusahan tidak mengurus izin sampai akhir, hak itu tentunya akan ada kerugian negara di sana.

Syamsul juga mengakui, pihaknya akan mendata seluruh perusahaan perkebuna yang luas lahannya di atas 25 hektar . Karena di atas luas itu, pihak perusahaan harus memiliki IUP dan bila luasnya di bawah 25 hektar maka pemilik cukup mengurus Surat Tanda Daftar Usaha (STDU),  dan yang kini tahap pendataan bagi perusahaan berbentuk korporasi.

"Setelah kita data sementara ini, ternyata di Rohul ada 25 perusahaan, 26 PKS yang baru memiliki Ilok maupun IUP. Dan masih banyak yang hanya memiliki  Ilok namun tidak miliki IUP tetapi mereka juga sudah memiliki UKL- UPL," sebut Syamsul.

Kemudian ada  25 PKS tanpa kebun, 31 ada kebun tanpa PKS itu tersebar di 39 lokasi perusahaan. Sementara kebun yang ada pabriknya ada 22 perusahaan tersebar di 28 lokasi. 

"Dari pendataan memang kita lambat, karena selain personel yang tetlrbatas, juga kegiatan pendataan sekaligus nantinya kita petakan anggaran kegiatannya tidak masuk di DPA APBD Rohul. Kita dapati masih banyak perusahaan yang belum memenuhi persyaratan keseluruhannya," ucapnya.

"Kita masih lakukan pendataan, dan kita ingin memetakan mana-mana perusahaan yang tidak lengkap izinnya, nantinya  kita sarankan untuk mengurus perizinannya agar bisa menambah pendapatan daerah," harap Syamsul. 

Ditambahkan Syamsul, pihaknya awal ini merekap semua perusahaan. Karena pihaknya akan mendata yang ada izinnya dulu. Baru dilihat dan ditelusuri, yang ada izinnya apakah lengkap isinya atau tidak. Kemudian mana yang lengkap nantinya akan menjadi prioritas utama penanganannya.  

"Bagi perusahaan yang tidak ada izin sama sekali, maka perusahaan itu dikatagorikan ilegal keberadaannya di Rohul dan itu merugikan negara. Kita akan berusaha agar perusahaan mengurus perizinannya," tegasnya.

Namun karena data perusahaan yng ada di Rohul sudah lama, maka perlu pendataa dan pemetaan kembali, baik luas perkebunan dan jumlah PKS di Rohul setelah itu baru nantinya dipetakan, karena banyak data perusahaan di Rohul mulai dari sebelum Kampar.

"Ilok, IUP bagi perusahaan yang memiliki PkS dan kebun. Kemudian PKS tanpa miliki kebun harus miliki IUP pengolahan, bagi yang miliki kebun saja wajib punya IUP budidaya," ucapnya 

Kemudian bagi perusahaan perkebunan yang luasnya di atas 250 hektar, maka sesuai aturan yang berlaku perusahaan wajib kerjasama dengan masyarakat tempatan salah satunya dengan pola KPPA minimal 20 persen dibangun perusahaan sistim bapak angkat.

Lanjut Syamsul bagi perusahaan yang tetap membandel, maka perizinannya bisa dicabut oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI, karena yang memberikan rekomondasi persetujuan dan pencadangannya adalah dari Menteri.

Disebutkan Syamsul, pihak Disnakbun Rohul sudah mulai lakukan pendataan sejak tahun kemarin, dan dalam mendata petugas Disnakbun Rohul menggunakan Geo Fasial, apakah mereka bergerak di bidang izin usaha yang diberikan, dimana lokasinya dan ditargetkan Maret mendatang sudah selesai pendataannya. Nantinya petugas akan mendata mana perizinan yang tumpang tindih, dan itu nantinya sudah bisa terselesaikan. 

Penulis : Feri Hendrawan
Editor : Fauzia

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Turun Drastis, Warga Bengkalis dari Malaysia 52 Orang, Hasil Rapid Test Covid-19 Negatif
  • DPD PPNI Kepulauan Meranti Salurkan Suplemen bagi Perawat di Seluruh Puskesmas dan RSUD
  • Melonjak, Jumlah ODP di Inhil Naik Jadi 1.278 Orang
  • IMM Riau: Gubri Harus Perketat Aturan Cegah Covid-19
  • Baznas Meranti Tangkal Penyebaran Covid-19 di Desa Centai
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved