Meranti
Pemkab Rohil | DPRD Rohil
 
+ INDEX BERITA

22:12 - Bupati Sukiman Salurkan Ba...
19:10 - Babinsa Koramil 02/Rambah ...
16:22 - Gantikan Kompol A.Cholik H...
13:48 - Posko Chek Poin Non Aktif,...
12:06 - Bupati Sukiman Tinjau Posk...
19:39 - Rohul Masuk Pilot Perconto...
15:26 - Warga Desa Bengkolan Salak...
19:46 - Pertahankan Zona Hijau, Ob...
18:26 - 373 Warga Binaan Lapas Kel...
08:17 - Hotspot Terpantau Melalui...
19:47 - Berlakukan Protokol Covid-...
22:33 - Digeser untuk Penanganan C...
19:53 - Anggota DPRD RI Achmad dan...
21:20 - Kabupaten Rohul Ikuti Himb...
17:43 - Aneh! Istri Kades dan Pera...
15:04 - 3.033 KK 4 Kecamatan Cair...
14:39 - Gubri Hibahkan Lahan 15 He...
13:16 - Tak Kunjung Diperbaiki PUP...
12:09 - Siapkan Rp22,3 Miliar, TH...
22:14 - Peduli Masyarakat Terdampa...
15:20 - Karyawan BRK Pasir Pangara...
19:30 - Dua Warga Aksi Diam di Dep...
17:39 - Bupati Sukiman Salurkan Sa...
10:02 - Bagi Masker dan Takjil Gra...
20:09 - Agar Terlihat Indah dan Ra...
19:52 - Desa Aliantan di Kecamatan...
17:52 - 14 Titik Jalan Provinsi Ro...
21:47 - Bupati Rohul Beri Jempol k...
17:55 - Atasi Kerusakan Jalan, Kad...
16:55 - Tunggu SK Menteri, Kadis P...
11:16 - Gerakan 100 Takjil Gratis,...
13:26 - Dua Ruko Penjual Barang Ke...
12:46 - Pasca Viral Rayakan Kelulu...
22:05 - Ikut Antisipasi COVID - 19...
12:29 - Perkembangan COVID-19 di R...
12:08 - Tindaklanjut Imbauan Sekda...
11:40 - Viral Foto Serta Video Ray...
05:07 - Camat Kunto Darussalam Apr...
21:26 - Meski PDP di Rohul Menurun...
19:32 - Bupati dan Ketua TP PKK Ro...
18:55 - Wakili Bupati Sukiman, Sek...
17:26 - Dua Jembatan di Desa Cimpa...
20:43 - PDP di Rohul 30 Orang, 22 ...
10:52 - Bupati Sukiman Akan Beri P...
08:49 - Forum Rohul Bicara Tidak S...
13:30 - Setiap yang Masuk Diperiks...
07:26 - M Zaki Jabat Plt Kepala Ba...
20:59 - Satu PDP Asal Pendalian IV...
19:05 - Posko Perbatasan Rohul-Kam...
17:09 - Kritik Lambannya Pemkab Sa...
15:52 - Anggaran Penanganan Covid-...
13:27 - 10 PDP Covid-19 Rohul Jala...
18:07 - Koramil 08/Tandun dan Pera...
17:20 - PDP Sembuh Terus Meningkat...
16:28 - BAZNas Rohul Tuntas Salurk...
20:07 - ODP yang Sehat di Rohul Be...
17:53 - Sejak 15 Tahun, Sekitar 60...
15:57 - Dari 9.160 Usulan Desa, Ke...
12:25 - Ketua DPRD Rohul Akui Pena...
09:47 - RSUD Rohul Gesa Bangun 4 R...
 
Lapas Pasir Pangaraian Bahas Kontroversi RUU Pemasyarakatan dengan Akademisi dan Mahasiswa
Minggu, 29 September 2019 - 11:10:43 WIB
Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasirpengaraian Kamis, (26/9/2019) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pembahasan Draf RUU Pemasyarakatan yang menimbulkan polemik di masyarakat.
Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasirpengaraian Kamis, (26/9/2019) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pembahasan Draf RUU Pemasyarakatan yang menimbulkan polemik di masyarakat.
TERKAIT:
 
 

PASIR PANGARAIAN - Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II B Pasirpengaraian, Kamis (26/9/2019) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Pembahasan Draf RUU Pemasyarakatan yang menimbulkan polemik di masyarakat.

Kegiatan FGD yang diegelar di Aula Pertemuan Lapas Kelas II B Pasirpengaraian ini dipandu langsung Kepala Lapas Kelas II B Pasirpengaraian Muhamad Lukman, serta di hadiri Akdemisi serta Mahasiswa dari Universitas Pasir Pagaraian.

FGD dilakukan sebagai sosialisasi terhadap masyarakat dan pihak akademisi agar tidak terjadinya kesalahpahaman mengenai Draf RUU Pemasyarakatan yang sedang di bahas di DPR RI.

Kalapas Kelas II B Pasir Pangaraian Muhamad Lukman Mengatakan, Revisi RUU Permasyarakatan Pemasyarakatan di anggap perlu karena UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dianggap tidak lagi relevan memenuhi perkembangan hukum masyarakat dan belum mengatur secara utuh kebutuhan pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

“Jadi muatan baru dalam RUU ini diantaranya adalah diaturnya mengenai Intelijen Pemasyarakatan. Intelijen Pemasyarakatan sangat dibutuhkan sebagai deteksi dini untuk mencegah kemungkinan WBP melarikan diri atau gangguan Keamanan dan Ketertiban lainnya," kata Kalapas.

Salah satu diskusi menarik yang mengemuka dalam FGD tersebut  terkait adanya kegiatan “rekreasional“ WBP yang tercantum pada pasal 9 RUU Pemasyarakatan yang menjadi polemik di masyarakat. Menurut Kalapas adalah kesalahan persepsi masyarakat dalam memahami arti “rekreasional” yang dimaksud dalam Draft RUU tersebut.

“Dimaksud Rekreasional itu bukan jalan – jalan ke “Mall atau ke Pantai” tapi kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Misal, Nonton Film bareng WBP mengenai film cinta tanah air, Olahraga Pagi, Kegiatan Pramuka dan kegiatan lainnya sebagai bentuk Reintegrasi Sosial WBP kepada masyarakat," jelas Kalapas.

Dekan Fakultas Hukum UPP Zulkifli SH MH C.L.A, mengapresiasi FGD yang digelar Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian ini. Menurutnya, hal itu merupakan sebuah langkah positif  sehingga semua komponen Masyarakat dapat merespon, memhami dan memberikan masukan, sehingga RUU ini  mudah diterima masyarakat.

Dekan Fakultas Hukum UPP ini juga menyatakan dukunganya terhadap Revisi RUU Permasyarakatan. Ia menilai, RUU Permasyarakatan ini  menguatkan Fungsi Permasyarakatan serta memasukan unsur-unsur humanis yang sebelmunya tidak terdapat dalam UU 12 Tahun 1995

"Saya melihat RUU Permasyarakatan ini sangat positif. dalam RUU ini ada memuculkan intelejen, sistem informasi yang lebih maju dan sebelumnya tidak ada. Selain itu ada penguatan, selama ini posisi permasyarakatan itu adalah sub sistem kepidanaan dalam RUU ini sudah dijadikan bagian langsung dalam tahapan sistem kepidanaan terpad," katanya. 

Meski demikan, Zulkifli menyatakan, bahwa ada beberapa poin yang harus ditinjau kembali dalam RUU permasyarakatan tersebut, seperti ketentuan bagaimana mengambil rekreasional, bagaimana izin untuk urusan ke luar negeri bagi Warga Binaan yang sudah bebas bersyarat termasuk pemberian fasilitas tersebut kepada terpidana yang sifatnya ekstra ordinary crime, seperti korupsi dan Narkoba.

"Tentu tidak bisa semua nya diberikan fasilitas tersebut khusunya kepada pelaku kejahatan ekstra ordinary crime, harus ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur lebih tegas batasan-batasannya," ucapnya.

Penulis: Feri Hendrawan
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Penambahan Kasus Nihil, 4 Pasien Covid-19 Kepulauan Meranti Sembuh dan Dipulangkan
  • Kartu Internet Plus Plus, Kartu Perdana 1ON+ dengan Bonus Kuota Melimpah
  • Kapolres Kepulauan Meranti Pimpin Sertijab Wakapolres dan Kasatlantas
  • Riau Kembali Nihil Penambahan Kasus Positif Covid-19
  • Disdikbud Kepulauan Meranti Perpanjang Belajar di Rumah Hingga 18 Juni 2020
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved