JAKARTA- Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Pemkab Rohul), raih penghargaan Tingkat Nasional, tentang Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dari Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan diterima, saat rpat koodinajs (Rakor) Percepatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang diikuti 113 orang,  dari berbagai pejabat, baik pejabat lingkungan pusat, pejabat lingkungan provinsi maupun pejabat lingkungan kabupaten/ kota.

Ada 3 kabupaten, yakni Kabupaten Rohul, kabupaten Merangin, dan kabupaten Lombok Barat  yang mendapat penghargaan dari Dirjen bina Pemerintah Desa kemendagri.

Bupati Rohul H.Sukiman diwakili Asisten I Bidang Administrasi Keuangan M.Zaki, S.Stp. M.Si, hadir Rakor sekaligus menerima penghargaan diserahkan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Dr. Nata Irawan, di Hotel park  Regis Arion Jakarta Selatan, Kamis (1/8/2019).

Dirjen Bina Pemerintah Desa Dr Nata Irawan melalui Kemendagri menyatakan, pihaknya akan mengundang seluruh bupati dan walikota se Indonesia, untuk melakukan Rapat,

"Itu supaya lebih serius lagi dalam menganggarkan dana APBD mereka masing- masing ,untuk penetapan percepatan pegasan batas desa di tempat masing- masing," harap Nata Irawan.

Nata juga menyampaikan ke seluruh kepala desa di Indonesia, agar tidak takut dalam menyelesaikan penetapan batas desa ini

"Jika ada kendala dalam penetapan penegasan batas desa, pemerintah daerah agar bisa menyampaikannya ke kami apa- apa yang dibutuhkan daerah," ucap Nata Irawan.

Bupati Rohuk Sukiman mengatakan, penghargaan yang diterima itu, adalah penghargaan yang sangat berharga bagi kabupaten Rohul dengan mendapat prestasi tingkat nasional. Hal itu selaras dengan komitmen Pemkab Rohul dalam penyelesaian batas desa se kabupaten Rohul.

"Kini Pemkab Rohul sudah menerbitkan 2 Perbup tentang penetapan dan penegasan batas desa, untuk 6 desa se kecamatan Tambusai dan 14 desa se kecamatan Rmbah sampai bulan Agustus 2019," jelas Bupati Sukiman.

Kemudian kata Bupati menambahkan, secara teknis dalam penerbitan Perbup tentang penetapan dan penegasan batas desa, harus disesuaikan dengan Peraturan Mendagri nomor  45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa,

Dengan melalui tahapan teknis secara geospasial dan juga membutuhkan anggaran dari APBD. Pemkab Rohul dalam hal ini Bupati Sukiman, berkomitmen mendukung  sepenuhnya program yang selama ini selalu menjadi harapan masyarakat, untuk lebih menertibkan administrasi kewilayahan yang akan di anjutkan sampai tuntas seluruh batas desa se Kabupaten Rohul.

"Sehingga sangat dibutuhkan kerjasama dan partisipasi, baik dari pemerintah kecamatan, pemerintahan desa, tokoh agama, tokah adat, serta seluruh lapisan masyarakat untuk membantu dalam penyelesaian percepatan penetapan dan penegasan batas desa di kabupaten Rohul ini," harap Bupati Sukiman. (Adv/Pemkab Rokan Hulu)

BERITA LAINNYA
PPDB SMPN Pekanbaru 2024 Dimulai 15 Juli, Ini Kata Kadisdik Sosialisasi KIP-K di UIR, LLDIKTI Wilayah XVII: Peran Yayasan dan PT Penting untuk Sukseskan Program Ikuti MTQ ke-42 Riau, Besok Kafilah Pekanbaru Berangkat ke Dumai Pengendara di Pekanbaru Keluhkan Pak Ogah, Sembarangan Beri Jalan untuk yang Beri Uang Irvan Herman Masuk Kandidat Potensial Calon Walikota Pekanbaru, Komunikasi Politik Mulai Dijalankan		AHASS Siaga Bantu Pemudik Servis Motor Honda Makin Populer, Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Beli Mobil Listrik Dukung Gebyar BBI/BBWI, Menhub Beri Bantuan 'By The Service' ke Pemprov Riau Lebih Baik Kembali ke DPR RI Daripada Jadi Wakil, PKB Pastikan Abdul Wahid Bacalon Gubri Lusa, Pj Gubernur Riau Buka MTQ ke-42 Tingkat Provinsi di Dumai