Pasca Pemilu, Kesbangpol Rohul Imbau Warga Tak Lagi Larut dalam Politik Identitas
PASIR PANGARAIAN - Politik Identitas yang kental pada Pelaksanaan Pemilu 2019 lalu, diperkirakan juga bakal terjadi di pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Rohul 2020. Belum lagi masuk tahapan Pilkada, indikasi itu sudah terasa, dari riuhnya percakapan dan ekspresi di media sosial, terkait calon kriteria Kepala Daerah.
Indikasi penggunaan politik identitas pada Pilkada Rohul ini juga tidak dibantah Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Rohul, Musri. Menurutnya, masyarakat Rohul hendaknya dewasa dalam menyikapi isu-isu politik identitas dan tetap mengedepan Persatuan dan Kesatuan.
“kita mengimbau masyarakat Rohul agar tidak larut dalam suasana Pemilu 2019, dimana politik identitas itu sangat kental terasa, kita harus bijak dan dewasa dalam berpolitik,” imbau Musri Minggu (26/5/2019).
Menurut Musri, mengembangkan isu-isu politik identitas di media sosial, merupakan tindakan tidak bijak dan cenderung menimbulkan perpecahan antar sesama anak bangsa di Negeri Seribu Suluk. Sebab, Kabupaten Rohul adalah daerah yang plural, dimana masyarakatnya terdiri dari berbagai suku bangsa, RAS dan Agama.
“Bila Politik Identitas terus disuarakan, tentunya dikawatirkan, polarisasi seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 juga akan terjadi di Rohul, dan ini tidak kita inginkan, karena akan mengancam kerukunan dan ikatan sosial yang sudah terjalin selama ini," pesannya.
Hal senada juga diungkapkan Politisi Partai Gerindra Rohul, Novliwanda Ade Putra ST. Pria yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Rohul ini berpendapat, Politik Idintitas dapat merusak kebinekaan dan merugikan sebagai sebuah bangsa yang selama ini hidup berdampingan dengan perbedaan suku bangsa, ras, agama dan budaya yang telah menjadi khasanah kekayaan nasional.
Semua lini mulai dari Insan Pers, LSM dan lembaga lain diharapkan dapat bergandeng tangan mencegah berkembangya isu-isu politik identitas ini di Rohul, dengan cara mensosialisasikan dampak yang di timbulkan dari Penggunaan politik identitas tersebut.
“Sebagai anak daerah Rohul, kita harusnya mengedepankan visi misi program dan kinerja dari calon Kepala Daerah. asalkan mereka orang Indonesia, menurut saya sah sah saja menjabati jabatan politik. kita harus melihat konteks nya dari sisi progam, tidak dari dia bersuku apa, budaya apa tapi lebih melihat visi dia ingin Rohul seperti apa," jelas Wanda.
“Walaupun akhir-akhir ini berkembang, saya berharap kita di Rohul jangan ikut ikutan seperti itu. Dalam perpolitikan ke depan, janganlah kita mengkronfrontir perbedaan suku ras dan sebagainya tapi visi misi dan program untuk Rohul kedepannya" harapnya. (Adv)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
-400x279.jpeg)
.jpg)
.jpeg)
