BAGANSIAPIAPI - Untuk mengentaskan kemiskinan di negeri seribu kubah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyarankan kepada pemkab Rohil agar Bantuan pemberian Rumah Layak Huni (RLH) untuk masyarakat miskin selama ini dialihkan ke modal usaha. Pasalnya, pemberian RLH dinilai tidak efektif untuk memberantas kemiskinan, melainkan membuat masyarakat itu menjadi malas.

Demikian hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Rohil, Abdul Kosim di Bagansiapiapi. Ia mengatakan, jika bantuan RLH diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu dinilai bukan untuk mengentas kemiskinan terutama dalam meningkatkan perekonomian.

"Jadi, Program RLH itu tidak efektif dalam membantu masyarakat miskin," ucapnya.

Dijelaskan Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rohil ini, anggaran untuk pembangunan satu unit RLH itu Budgetnya sebesar Rp80 juta. "Nah, jika uang sebesar itu diberikan kepada masyrakat miskin untuk membuka modal usaha seperti usaha perkebunan, pertanian, perikanan, dan usaha dagang lainnya pasti sangat diyakini perekonomian masyarakat itu bisa meningkat," ujarnya Optimis.

Jika perekonomian masyarakat itu meningkat, maka dipastikan masyarakat itu bisa membangun rumah atau tempat tinggalnya yang layak. "Tapi jika kita hanya membantu masyarakat dengan membangun RLH saja, dikhawatirkan perekonomian masyrakat itu tidak akan bisa bangkit dan meningkat," papar pria yang akrap disapa Akos tersebut.

Untuk itu dirinya berharap kepada bupati Rokan Hilir (Rohil), Suyatno untuk mengkaji kembali terhadap program RLH untuk masyarakat miskin. "Kita hanya memberikan saran saja, mengenai ditanggap atau tidak ditanggapi itu tergandung mereka (pemkab-red). Akan tetapi jika ingin mengentaskan kemiskinan dinegeri seribu kubah ini, itulah saran yang sangat cocok dan lebih baik," pungkasnya.

Penulis  : Afrizal
Editor    : Unik Susanti