BAGANSIAPIAPI - Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) diminta membentuk panitia dan pengawas Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang digelar 30 Juni 2016 mendatang. Pilkades Serentak Rohil akan diikuti 66 kepenghuluan untuk memilih Datuk Penghulu.

"Untuk menyukseskan proses Pilkades ini BPK harus segera membentuk Panitia dan Pengawas Pilkades Serentak. Karena hal itu amanah Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pilkades Serentak," ujar Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa (Pemdes) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Rohil, H Jasrianto di Bagansiapiapi, Rabu (20/1/2016).

Terkait Pilkades Serentak ini, menurut Jasrianto, sebagaimama yang tertuang pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2015, panitia dan pengawas pilkades harus terdiri dari unsur perangkat kepenghuluan, pengurus lembaga kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat yang jumlahnya harus bilangan ganjil.

"Paling sedikit jumlahnya panitia dan pengawas berjumlah 3 orang dan maksimal 9 orang dengan susunan ada ketua, sekretaris, bendahara dan anggota," paparnya.

Masa tugas panitia dan pengawas menurutnya, berakhir hingga datuk penghulu terpilih dilantik. Sedangkan untuk anggaran kedua lembaga itu telah dituangkan di dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di kepenghuluan masing-masing.

Sementara itu, dari 66 kepenghuluan yang akan menyelenggarakan Pilkades Serentak, satu kepenghuluan di antaranya yakni Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah sudah membentuk panitia pilkades.

"Kita sudah membentuk panitia pilkades untuk Kepenghuluan Bagan Batu sebanyak 5 orang. Pembentukan ini berdasarkan musyawarah BPK. Diyakini kelima orang tersebut independen dan mampu mensukseskan pilkades," kata Ketua BPK Bagan Batu, Mulkan melalui anggotanya, Indra Kurniawan Akbar, Senin (18/1/2016) lalu.

Penulis  : Afrizal
Editor    : Unik Susanti