SINABOI - Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir, telah sukses menggelar pelatihan bagi anggota Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) se-Kecamatan Sinaboi.

Acara yang berlangsung di aula pertemuan Kantor Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Rohil pada Jumat (29/12/2023) bertujuan untuk mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Kepenghuluan (BUMkep).

Ketua BKAD Kecamatan Sinaboi, Erwin, menyampaikan bahwa sekitar 36 anggota BPKep dari empat Kepenghuluan di Kecamatan Sinaboi, yaitu Sungai Bakau, Darussalam, Raja Bejamu, dan Sungai Nyamuk, telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Pelatihan ini merupakan hasil dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Riau, sebagai langkah Pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan anggota BPKep terkait peran dan fungsi mereka dalam pemerintahan desa serta kontribusi BPKep dalam mengembangkan BUMKep.

"Pelatihan ini dihadiri oleh 36 peserta BPKep dari empat Kepenghuluan di Kecamatan Sinaboi, dan kami memiliki narasumber berkualitas, yaitu Ibu Maryatun, SP dari Dinas PMD Provinsi Riau, dan Kadis PMD Rohil, Pak Yandra," sebut Erwin.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Dinas PMD Rohil, Yandra, memberikan materi yang menekankan peran penting BPKep dalam mempercepat efektivitas BUMKep atau BUMDes. Yandra menjelaskan bahwa fungsi BPKep mencakup pengawasan, dan meskipun pengawas BUMKep bisa berasal dari tokoh masyarakat, BPKep tetap memegang fungsi pengawasan.

Yandra menyoroti peran strategis BPKep dalam mendorong BUMKep agar dapat meningkatkan pendapatan asli kepenghuluan.

"Seluruh BPK di kecamatan dan Kepenghuluan di Kabupaten Rokan Hilir harus aktif mendorong BUMKep untuk mendapatkan pendapatan asli Kepenghuluan," ujar Yandra.

Dia juga menekankan bahwa BUMKep bukanlah organisasi desa, dan Direktur BUMKep serta pengurusnya sebaiknya berasal dari kalangan yang memiliki pemikiran wirausaha. Dalam fungsi pengawasan, BPKep diharapkan dapat melakukan evaluasi setiap enam bulan terhadap serapan anggaran Kepenghuluan dan penggunaan modal BUMKep.

"Harapannya, BPKep mampu mengidentifikasi potensi desa dengan merumuskan peraturan desa guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADesa) melalui pengelolaan BUMKep, sehingga BUMKep dapat tumbuh dan bersaing secara efektif," tutupnya.

Penulis: Afrizal
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Bantah Isu Miring, Plt Bupati Asmar Pastikan Insentif Pegawai dan ADD Dibayarkan 12 Bulan Lepas JCH Riau, Ini Pesan Pj Gubri untuk Jemaah PGN Selesaikan Pelunasan Obligasi USD, Mantapkan Langkah Strategis Rakor Pengendalian Inflasi, Ini Arahan Asisten II untuk TPID Pelalawan Bacalon Gubri HM Harris Kembalikan Formulir Penjaringan Ke Tiga Partai		Tottenham Vs Man City: The Citizens Menang 2-0, Gelar Juara Mendekat Proses Penetapan NIP PPPK Guru Riau Hampir Rampung Tolak RUU Penyiaran, Dewan Pers: Ancaman Independensi dan Profesionalisme Dinsos Bengkalis Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Desa Pematang Pudu Hasil Pembahasan LKPj Pemko Pekanbaru Segera Diparipurnakan