BAGANSIAPIAPI - Terkait Ciutan atau unggahan video Florentina Situmorang diakun Facebooknya saat di areal lahan sawit di Kepenghuluan Batang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) Provinsi Riau, beberapa pekan lalu sebagai bentuk menumpahkan Curahan Hati (Curhat), sebaiknya dianggap biasa saja dan tidak perlu ditanggapi serta diproses lebih jauh. Karena hal tersebut hanya buang energi saja.

Apalagi dalam dunia demokrasi saat ini hal tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan masyarakat awam saat ini untuk melampiaskan curhatnya di dunia maya atau Media Sosial (Medsos), dengan tujuan beragam yang pasti untuk mencari perhatian publik, dan belum tentu kebenarannya.

Khusus unggahan video Florentina Situmorang curhatnya berisi pesan kepada Presiden H Ir Joko Widodo dengan status Facebook Florentina Situmorang, pada Rabu (24/2/2021) dengan tulisan "Buat bapa presiden ku. Bapa Jokowi, Apa Riau ini bukan negara indonesia????? Kenapa kapolres Rokan Hilir Riau ini Nga ada keadilan,Tolong bapa Jokowi bantu keluarga ku, Kami ditindas." Video itu berdurasi selama 00.31 detik. Video itu dianggap biasa saja tidak ada yang istimewa.

Demikian yang disampaikan Dosen Universitas Riau (Unri) Dr Erdianto, SH, MH kepada wartawan, Jumat (5/3/2021) kemarin melalui Hp-nya.

"Postingan atau unggahan tersebut biasa saja, tidak ada yang istimewa, sah-sah saja dilakukan masyarakat awam saat ini, hal ini tidak perlu ditanggapi apalagi diproses buang energi saja. Apalagi dalam demokrasi hal semacam ini biasa saja dilakukan masyarakat. Saya juga pernah curhat kok di Facebook," ucapnya. 

Dr Erdianto menegaskan apa yang dilakukan Kapolres Rohil AKBP Nurhadi Ismanto, SH SIK terkait sengketa lahan serta laporan pengancaman dan penganianyaan sudah tepat dan benar. Untuk pengamanan sengketa lahan sudah sesuai prosedur pengamanan untuk meredam konflik lebih besar apalagi kedatangannya di lokasi didampingi TNI dan Aparat Kepenghuluan (Desa).

"Kapolres Rohil sudah dalam posisi yang tepat dan benar, terkait sengketa lahan tersebut itu murni Perdata dan tidak bisa dipidanakan. Sementara terkait laporan pemukulan dan penganiayaan semua harus melalui proses berdasarkan laporan, lalu penyelidikan, jika memenuhi semua unsur pasal yang sangkakan proses ditingkatkan penyidikan," pungkas Dosen Unri ini mengakhiri. (rilis/zal)

BERITA LAINNYA
Sosialisasi KIP-K di UIR, LLDIKTI Wilayah XVII: Peran Yayasan dan PT Penting untuk Sukseskan Program Ikuti MTQ ke-42 Riau, Besok Kafilah Pekanbaru Berangkat ke Dumai Pengendara di Pekanbaru Keluhkan Pak Ogah, Sembarangan Beri Jalan untuk yang Beri Uang Irvan Herman Masuk Kandidat Potensial Calon Walikota Pekanbaru, Komunikasi Politik Mulai Dijalankan Pj Gubri Minta Dukungan Menhub dalam Gebyar BBI/BBWI 2024		Makin Populer, Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Beli Mobil Listrik Dukung Gebyar BBI/BBWI, Menhub Beri Bantuan 'By The Service' ke Pemprov Riau Lebih Baik Kembali ke DPR RI Daripada Jadi Wakil, PKB Pastikan Abdul Wahid Bacalon Gubri Lusa, Pj Gubernur Riau Buka MTQ ke-42 Tingkat Provinsi di Dumai Lepas Kafilah Rohil Ikuti MTQ Riau di Dumai, Bupati Harap Juara Umum Lagi