BAGANSIAPIAPI - Program pemberantasan ilegal fishing di perairan Rokan Hilir (Rohil) oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau mengalami refocussing untuk kegiatan anggaran 2022 akibat pandemi covid-19.

"DKP Riau sudah cukup berjuang terkait pengawasan, khususnya pemberantasan ilegal fishing di perairan rokan hilir (Rohil) dan perairan kota dumai," kata Kepala UPT Pengendalian Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (PSDKP) Wilayah III, Hermanto, Selasa (24/5/2022) di Bagansiapiapi.

"Namun, mengingat kondisi keuangan daerah dan masih adanya pandemi, sehingga terjadi pengurangan anggaran di UPT PSDKP Wilayah III yang membawahi perairan Rohil dan Dumai."

Hermanto berharap, dari yang semestinya 36 kali dalam setahun untuk kegiatan pengawasan (Patroli), dapat disetujui sebanyak 24 kali saja dalam setahun, maka sangat diyakini kita akan bisa mengawasi perairan dari praktik ilegal fishing. Selain dari pada itu, pihaknya juga berharap pada usulan tahun 2023 mendatang dapat diprioritaskan rehap total (Docking Kring) kapal pengawas.

"Kita berharap perbaikan bodi kapal Kurau 01, instalasi listrik menyeluruh dan perbaikan 3 unit mesin yang anggarannya sekitar Rp800 juta," pungkasnya.

Penulis: Afrizal
Editor: Ardian

BERITA LAINNYA
Jadwal MotoGP Prancis 2024 Akhir Pekan Ini, Jangan Sampai Kelewatan PSG Vs Dortmund: Mats Hummels Cs Menang 1-0, ke Final Liga Champions! Terpuruk di MotoGP 2024, Honda Terus Berjuang Tanpa Marquez 769 Mahasiswa Unilak Diwisuda, Ini Pesan Rektor Suhartono Mantap Maju Lawan Incumbent dan Calon Bupati Lainnya di Pilkada Siak 2024		Buat Konten Kritik Kebijakan Uang Kuliah, Mahasiswa Unri Dipolisikan Rektor Dinas PerkimtanLH Kepulauan Meranti Luncurkan Layanan Jemput Sampah di Setiap Rumah Hewan Kurban di Pekanbaru Jalani Pemeriksaan Kesehatan Jelang Idul Adha Indonesia Perjuangkan Pemberdayaan Perempuan dan Pengentasan Kemiskinan di Sidang CSW ke-68 PBB Sudah Salurkan Rp23,6 Miliar, BRK Syariah Buka Peluang Petani Dapat Dana Peremajaan Sawit