PEKANBARU - Hasil pleno DPD Golkar Pekanbaru terkait penetapan nama bakal calon Walikota Pekanbaru 2017-2022, Minggu (29/05/2016) malam dinilai sangat mengecewakan.
Politik demokrasi di proses penjaringan teridentifikasi telah dikotori adanya intervensi pihak lain. Karena Golkar Pekanbaru lebih mengakomodir kader di luar partai Golkar ketimbang kader sendiri.
Demikian dikatakan kader Golkar Riau Yurisnan Andre ketika dihubungi, Minggu (29/05/2016) malam. Kader murni yang selama ini aktif di AMPG menilai Golkar Pekanbaru tidak akomodatif terhadap dua bakal calon yang berasal dari Golkar.
"Itu dua kader Golkar yakni Yonesri dan Jufri Zubir kurangnya apa. Keduanya selama ini sudah puluhan tahun berkiprah di Golkar. Dan benar-benar berniat serius untuk maju. Tapi hasil pleno tetap memaksakan dua nama tersebut untuk tidak diteruskan untuk selanjutnya diproses di DPD Golkar Riau. Ini ada apa sebenarnya yang terjadi," katanya.
Ditegaskannya dari 10 nama-nama yang direkomendasikan ke DPD Golkar Riau, beberapa nama dipertanyakan. "Nama Erizal Muluk, Septina ataupun Dastrayani Bibra okelah karena mereka memang kader. Tapi yang lain bagaimana? Seperti Firdaus, Dwi Agus Sumarno, Edi satria ataupun Tengku Helda. Mereka khan orang luar. Kader bukan dan tidak ada kontribusi positif mereka buat Golkar. Bahkan ada yang masih PNS aktif. Artinya keseriusannya masih dalam tanda tanya," ujarnya mempertanyakan.
Yurisnan Andre yang hadir di pleno tersebut menilai ada semacam kekuatan yang berusaha menjegal masuknya nama terutama Jufri Zubir. Tapi dirinya menolak berkomentar soal kekuatan tersebut.
"Nanti saja. Tapi yang perlu dipertanyakan, kurangnya Jufri Zubir itu apa? Kader murni Golkar dan juga pernah duduk di kepengurusan DPP Golkar. Seharusnya pleno memberikan kesempatan Jufri itu untuk terus melaju. Bukan dijegal atau dimatikan sejak awal," tambahnya.
Dirinya berharap DPD Golkar Pekanbaru segera memberikan penjelasan detail terkait hal yang dipertanyakan tersebut. "Sebaiknya segera dijelaskan agar tidak berpolemik. Apa alasannya dan pertimbangannya. Termasuk di 10 nama-nama tersebut juga harus dijelaskan satu persatu. Karena ada beberapa nama yang ternyata tidak ikut mendaftar," tegasnya.
Yurisnan Andre berharap Golkar sebagai partai besar harus melakukan investigasi menyeluruh terhadap indikasi-indikasi adanya intervensi tersebut. "Demi kebaikan Golkar Pekanbaru ataupun Riau ke depan harus dibentuk tim untuk melakukan investigasi secara menyeluruh," ujarnya menambahkan.
Sementara sesuai penjelasan tim penjaringan di Golkar Pekanbaru hingga di hari terakhir pengembalian berkas tercatat ada 29 bakal calon yang mendaftar. Dua di antaranya kemudian tidak ikut mengembalikan berkas hingga di batas akhir pengembalian.
Kewenangan Tim
Di lain pihak Ketua DPD Golkar Pekanbaru Erizal Muluk yang dihubungi, Senin (30/05/2016) pagi mengatakan semua keputusan atas penetapan 10 nama tersebut merupakan kewenangan tim penjaringan. Erizal sendiri menolak berkomentar terkait dugaan adanya intervensi terhadap penetapan nama tersebut.
"Itu kewenangan murni tim penjaringan. Bahkan saya sendiri tidak bisa untuk intervensi," katanya lagi.
Dirinya berharap kalau memang ada intervensi terhadap penetapan 10 nama tersebut, pihaknya akan berada di depan untuk melakukan penyelidikan. "Laporkan ke saya dan saya akan menyelidikinya," katanya lagi. (rls)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
