PEKANBARU - Pemberhentian Hamdani sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru hingga mencuat nama Ginda Burnama yang bakal menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) ikut direspons Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Pekanbaru.

Menurut Ketua MPC PP Kota Pekanbaru, Iwan Pansa, pemberhentian Hamdani sebagai ketua DPRD Kota Pekanbaru terkesan dipaksakan oleh kekuatan lain yang sulit menaklukkan Hamdani. Sementara untuk penunjukkan Ginda sebagai Plt Ketua DPRD Pekanbaru secara lisan dinilai cacat hukum.

"Kami sebagai bagian dari masyarakat Kota Pekanbaru yang memunyai hak politik, dan sebagai organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Pekanbaru ini menyatakan menolak Ginda Burnama sebagai Plt Ketua DPRD, karena cacat hukum," kata Ketua MPC PP Kota Pekanbaru, Iwan Pansa.

Hal itu juga disampaikan oleh Suhermanto selaku sekretaris MPC, menurut Suhermanto pihaknya akan turun ke jalan demi menyuarakan aspirasi akan ketidakadilan yang terjadi saat ini.

"Kita dari Pemuda Pancasila menolak, dan kalau perlu kita akan turun ke jalan menyuarakan aspirasi ini, karena kami menilai ini sudah tidak benar dan terlalu dipaksakan menjadi sebuah dinasti, karena walikota yang Februari 2022 nanti akan berakhir adalah mertua dari Ginda Burnama, ada apa ini?" ungkap Suhermanto.

Dia menyebut, berdasarkan PP 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota pengangkatan Plt harus berdasarkan SK Gubernur.

"Itu ada di Pasal 43, kalau gak salah ya. Bukan secara lisan. Enggak benar ini. Kita juga gak mau masyarakat Kota Pekanbaru dikorbankan karena hanya kepentingan keluarga mereka saja, bagaimana dengan hampir satu juta masyarakat Kota Pekanbaru, kalau yang menjalankan pemerintahan kayak dinasti begini?" kata Iwan Pansa mengakhiri.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya nama (Plt) Ketua DPRD Kota Pekanbaru langsung mencuat setelah pemberhentian Hamdani sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru disahkan lewat paripurna DPRD Kota Pekanbaru pada Selasa (2/11/2021)

Namun, penunjukan Ginda Burnama sebagai Plt Ketua DPRD Pekanbaru tersebut hanya secara lisan di internal DPRD Pekanbaru, baik dari unsur pimpinan maupun dari anggota dewan lainnya. Pasalnya untuk secara resmi penetuan Plt Ketua DPRD Kota Pekanbaru ini masih menunggu SK resmi dari Gubernur Riau.

Menurut keterangan Ginda, awalnya ia sudah menyerahkan jabatan Plt ini kepada pimpinan lainnya yakni T. Azwendi Fajri dan Nofrizal, namun rekan-rekannya tetap menginginkan dirinya menjadi Plt Ketua DPRD Pekanbaru.

"Plt Ketua DPRD ini hanya penunjukan secara lisan. Untuk resminya, kita menunggu SK resmi dari Gubernur Riau," sebut Ginda.

Dijelaskannya, penentuan Plt Ketua DPRD Pekanbaru ini ada dalam tata tertib DPRD Pekanbaru. Bahwa dalam poin-poinnya disebutkan, salah satu pimpinan menentukan Plt dalam melaksanakan tugas, sampai menunggu keputusan Gubernur.

"Jabatan Plt Ketua DPRD Pekanbaru ini sampai nanti PKS Pekanbaru mengusulkan lagi kadernya untuk didudukkan menjadi Ketua DPRD Pekanbaru. Tentunya menunggu proses di Gubernur Riau," katanya.
    
Penulis: Mimi
Editor: Rico

BERITA LAINNYA
Buka Turnamen Bupati Pelalawan Cup U-40 2023, Ini Kata Zukri Misran AHASS Berikan Promo Service 'JUARA' Khusus Pelajar dan Mahasiswa se-Riau JCH Tertunda Bukan Batal Berangkat, Kemenag: Ke Tanah Suci Setelah Prasyarat Lengkap Hotspot di Sumatera Menurun, 1 Titik Panas di Bengkalis Melantai di GIIAS 2023, Mitsubishi XFC Concept Sudah Bisa Dipesan		Dishub Pekanbaru: Tak Ada Jukir dalam Area SPBU Pemasukan Aries Lancar, Virgo Jangan Menyerah, Pisces Perlu Terobosan Baru Hanya ASN yang Disanksi Usai Ngamar Bareng Wabup, Mardianto Manan: Bupati dan Wakilnya Setara Prediksi BMKG Hanya Sebagian Kecil Wilayah Riau Diguyur Hujan Siang-Sore Nanti Avanza-Veloz Ngebut Tinggalkan Xpander & Stargazer di Segmen Mobil Keluarga