JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai wajar Partai Demokrat mencurigai pertemuan Presiden Jokowi dengan para ketua umum parpol koalisi di Istana, membahas masalah jabatan presiden.
Menurut Pangi, wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut bakal mulus bila tidak ada yang berupaya menghentikannya.
"Apalagi, kalau dikalkulasi secara matematis politik kekuatan parlemen, sudah enggak mungkin menghentikan agenda ini," ucap Pangi, Sabtu (4/9), seperti yang dilansir dari jpnn.
Namun, pihak-pihak yang menggulirkan wacana tersebut pasti berhitung ulang dalam melangkah ketika suara publik, NGO, dan aktivis demokrasi tetap menyuarakan penolakan.
"Kalau (oposisi) diam, yang lain diam, maka bakal mulus gerakan ini," sambung direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu.
Pria berdarah Minang itu berharap bangsa ini jangan sampai menyerahkan nasib kepada pemerintahan otoritarian. Salah satu cirinya, ingin berlama-lama berkuasa dan menambah masa jabatannya.
Sebab, kata Pangi, pemerintahan yang demikian cenderung koruptif dan kolutif karena kekuasaan makin kuat dan kontrol yang tidak berimbang.
"Presiden boleh saja menolak sebagai bagian dari lips service, tetapi kalau MPR dan DPR bersekongkol untuk meloloskan agenda jahat ini bagaimana?" sambung Ipang -sapaan Pangi.
Oleh karena itu, dia menilai kecurigaan Partai Demokrat beralasan dan publik juga patut curiga amendemen UUD 1945 bakal disusupi pasal penambahan masa jabatan presiden.
Dalam analisisnya, Pangi menilai isu masa jabatan presiden ini awet sejak 2019 sampai sekarang. Dia meyakini wacana itu bukan agenda alamiah, tetapi sengaja didesain dan ada arsiteknya.
"Dengan pelbagai opsi yang bakal mereka siapkan, setidaknya ada tiga skenario," lanjut Pangi.
Skenario pertama; melalui amendemen UUD yang dilakukan elite dengan mengubah diksi frasa masa jabatan presiden dari dua periode ke tiga periode.
"Pintu masuk atau kotak pandoranya adalah amandemen," ucapnya.
Skenario kedua; seperti usul dari pendukung atau sukarelawan Jokowi ini, yakni menambah masa jabatan presiden 3 tahun dengan alasan pandemi.
"Ini bisa kita perdebatkan lagi karena ini alasan yang tidak rasional, enggak common sense dan bukan pikiran yang konstruktif," ucapnya.
Terakhir, kata Pangi, terkait dengan agenda Pilpres 2024 diundur menjadi tahun 2027 yang baru-baru ini mencuat.
Skenario-skenario itu menurutnya akan terus digulirkan oleh orang-orang di lingkaran Jokowi, meski Presiden Ketujuh RI itu sejak awal sudah menyatakan tidak mau dijerumuskan.
"Presiden Jokowi kan sudah tidak mau dijerumuskan, tetapi gerbong oligarki di inner circle menikmati. Kagak siap ganti presiden, sudah banyak modal, toh juga belum tentu terpilih lagi jagoannya," tandas Pangi Syarwi Chaniago.
Pada Senin, 2 Desember 2019, Presiden Jokowi menegaskan tanggapannya atas wacana penambahan masa jabatan presiden maksimal tiga periode.
"Ada yang bilang presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maknanya) menurut saya; satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Dan yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," tegas Jokowi, di Istana Merdeka.*
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)
.jpg)
