PEKANBARU – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, secara resmi membuka diskusi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, Rabu (13/8/2025). 

Diskusi ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi pasca-Pemilu dan Pilkada 2024.

Dede Yusuf menyoroti beberapa kelemahan yang menyebabkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) berkali-kali.

"Kita dalam rapat di DPR kita sudah sampaikan kepada KPU dan Bawaslu supaya tidak ada lagi PSU di atas PSU. Itu terjadi disebabkan karena ketidakjelian kawan-kawan penyelenggara di dalam melakukan mitigasi, sehingga akhirnya berulang," ujar Dede.

Menurutnya, faktor lain penyebab PSU adalah money politic, ketidaknetralan ASN, dan masalah administrasi. Hal ini menyebabkan pemborosan anggaran dan melemahkan fungsi pengawasan.

Dede Yusuf juga menyoroti masalah sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu. 

"Kami masih banyak menemukan penyelenggara yang aktif ikut tim sukses salah satu calon. Kemudian kedua, kepala daerah juga masih memiliki supporting kepada penyelenggara, sehingga itu menjadikan penyelenggara kurang kuat dalam menentukan sikap," katanya.

Ia juga mengkritik proses rekrutmen penyelenggara yang dilakukan menjelang Pilkada, sehingga orang yang terpilih tidak memiliki kapasitas yang memadai.

"Oleh sebab itu, kami menyampaikan temuan-temuan ini agar tolong diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki, kita akan mengevaluasi seluruh jajaran KPU dan Bawaslu," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, mengakui adanya permasalahan dalam pelaksanaan Pemilu di Riau, termasuk PSU di Kabupaten Siak yang terjadi sampai dua kali.

"Diskusi ini lebih kepada bagaimana rancangan pelaksanaan Pemilu ke depan. Termasuk juga mengevaluasi kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan Pemilu lalu agar tidak terulang lagi," ujar Alnofrizal.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: M Iqbal