PEKANBARU - Ketua Generasi Muda Golkar Riau, Novri Andri Yulan, menekankan pentingnya netralitas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I, Steering Committee (SC), dan Organizing Committee (OC) dalam Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Riau 2025.
Ia menegaskan bahwa Musda mendatang harus menjadi momentum perubahan bagi partai.
Menurut Novri, Golkar sebagai partai yang inklusif, mandiri, demokratis, dan responsif, perlu kembali merangkul masyarakat setelah mengalami keterpurukan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Ia menilai kepemimpinan Golkar Riau saat ini terlalu konservatif dan tertutup, yang berakibat pada hasil terburuk sepanjang sejarah partai di Riau.
Yulan mengungkapkan bahwa pengelolaan partai selama ini tidak memiliki kejelasan deskripsi pekerjaan antar pengurus. Ketua partai dinilai tidak pernah turun menyapa kader atau melakukan konsolidasi, yang justru memicu perpecahan.
"Akibatnya, tidak ada internalisasi nilai perjuangan Golkar dan doktrin karya kekaryaan di tubuh partai. Lemahnya kaderisasi dan program partai membuat Golkar Riau kehilangan arah dan dukungan dari masyarakat," ujar Yulan.
Menyoroti Musda Golkar Riau 2025, Novri melihat adanya indikasi ketidaknetralan dari DPD I, SC, dan OC. "Tahapan dan jadwal Musda belum ditetapkan, tetapi sudah ada kecenderungan mendukung calon tertentu," katanya.
Menurutnya, sebagai bagian dari struktur partai, DPD I, SC, dan OC seharusnya bersikap netral serta menjunjung tinggi nilai, etika, dan moral dalam proses pemilihan ketua.
Sebagai partai yang demokratis dan terbuka, Golkar seharusnya memberikan ruang bagi siapa pun yang ingin maju sebagai Ketua DPD I Golkar Riau. Novri menyebut nama Wakil Gubernur Riau, SF Harianto, sebagai salah satu kandidat kuat yang mendapat sambutan positif dari kader partai.
Ia memastikan bahwa SF Harianto telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Golkar yang ditandatangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
Menurut Yulan, status SF Hariyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah dan Penjabat Gubernur Riau tidak menjadi penghalang. Ia mengingatkan bahwa dalam tradisi Golkar, terdapat konsep "tiga jalur ABG" (ABRI, Birokrasi, dan Golkar) yang memungkinkan birokrat seperti SF Harianto untuk memimpin partai. "Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menghambat pencalonannya di Musda mendatang," tegas Yulan.
Lebih lanjut, Yulan menekankan bahwa paradigma baru Golkar harus mandiri dan tidak hanya menjadi pengikut. Golkar Riau ke depan membutuhkan ketua yang kuat, bukan sekadar figur yang dapat dikendalikan oleh pihak lain. "Ketua yang terpilih harus memiliki visi yang jelas untuk membangkitkan kembali Golkar Riau dan mengembalikan kejayaan partai di daerah ini," jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa partai lain tentu menginginkan Golkar Riau dipimpin oleh sosok yang lemah agar mudah diatur. Oleh karena itu, Golkar Riau harus memilih ketua yang berintegritas, memiliki strategi yang jelas, dan mampu membawa semangat baru bagi kader. Kepemimpinan yang lemah hanya akan semakin menenggelamkan partai dalam keterpurukan.
Musda Golkar Riau 2025 seharusnya menjadi ajang demokrasi yang sehat, bukan sekadar forum untuk mempertahankan kepentingan segelintir orang. Yulan berharap seluruh kader dapat bersatu dan memastikan bahwa Musda ini benar-benar menghasilkan pemimpin yang mampu membawa Golkar Riau keluar dari krisis dan kembali berjaya di kancah politik daerah. (*)
