PEKANBARU - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak 2024.

Pasca keluarnya putusan tersebut, KPU Provinsi Riau meminta dukungan masyarakat agar pelaksanaan putusan MK tersebut dapat dilakukan sesuai prosedur.

"Kami memohon doanya agar pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dilaksanakan dengan baik," kata Komisioner KPU Riau, Nugroho Noto Susanto.

Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang di tengah putusan MK untuk melakukan PSU tersebut.

"Kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang, dan memberi kepercayaan penuh kepada penyelenggara pemilu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pasca putusan MK," sebutnya.

Untuk diketahui, MK memerintahkan KPU Siak untuk melaksanakan PSU di TPS 3 Desa Jayapura, Kecamatan Bunga Raya, dan TPS 3 Desa Buatan Besar, Kecamatan Siak.

Selain itu, PSU juga wajib dilaksanakan di TPS RSUD Tengku Rafian Siak bagi pasien dewasa, pendamping pasien, tenaga medis, serta pegawai rumah sakit yang terdaftar pada 27 November 2024 namun belum menggunakan hak pilih.

MK menegaskan, PSU harus melibatkan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) yang sama seperti saat pemungutan suara sebelumnya.

"Pelaksanaan PSU wajib dilakukan paling lambat 30 hari sejak putusan ini dibacakan," ucap Hakim Guntur Hamzah.

Hasil PSU nantinya akan digabungkan dengan perolehan suara dari TPS yang tidak dibatalkan, tanpa perlu dilaporkan kembali ke MK.

KPU RI juga diperintahkan untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Riau dan KPU Siak guna memastikan pelaksanaan PSU berjalan sesuai ketentuan.

Bawaslu RI bersama Bawaslu Riau dan Bawaslu Siak harus mengawasi pelaksanaan PSU ini agar berjalan jujur dan adil.

Penulis: Sri Wahyuni
Editor: M Iqbal