JAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, memperkirakan pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang mengajukan sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi (MK) akan digelar pada pertengahan Maret 2025. Namun, jadwal tersebut belum resmi ditetapkan oleh DPR dan pemerintah.

"Secara teknis, kemungkinan mereka akan dilantik pada pertengahan Maret 2025, paling cepat," ujar Rifqi usai rapat kerja (raker) di Ruang Rapat Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Lebih lanjut, Rifqi menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang sedang berlangsung di MK, termasuk adanya ketetapan gugatan yang akan berakhir dengan putusan dismissal.

"Kita tunggu hasil putusan MK, karena amar putusannya tentu berbeda-beda. Ada yang nantinya akan ditolak berdasarkan proses dismissal di MK," jelas Rifqi.

Sebelumnya, Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah yang tidak mengajukan sengketa ke MK.

Pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa dijadwalkan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2025. Setidaknya, 21 gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilantik pada tanggal tersebut, diikuti oleh 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota, seperti yang dilansir dari sindonews
(*)