PEKANBARU - Pasangan calon nomor urut 2, Muhammad Nasir-Muhammad Wardan (Nasir-Wardan) atau Nawaitu mempertimbangkan untuk melakukan gugatan hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK), setelah pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi.

Saksi Paslon Nasir - Wardan, Pahrijal yang hadir dalam pleno tersebut memberikan tanggapan terkait rekapitulasi hasil Pilkada yang telah diumumkan. Dalam pernyataannya, mereka menyampaikan sikap terhadap jalannya proses demokrasi di Riau selama Pilkada berlangsung.

"Kami telah mengikuti proses rekapitulasi dengan seksama dan penuh hikmat. Semua catatan yang berkaitan dengan kontestasi Pilkada juga telah kami sampaikan sesuai mekanisme yang berlaku," ujar saksi paslon.

Pahrijal menegaskan, mereka tetap memiliki hak konstitusional untuk mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika diperlukan.

"Kami memiliki waktu 3x24 jam sejak penetapan untuk menempuh upaya hukum ini," jelasnya. Langkah tersebut dianggap penting untuk memastikan keadilan dalam proses demokrasi.

Namun, pasangan ini juga menyoroti berbagai persoalan yang masih membayangi pelaksanaan Pilkada. Salah satunya adalah maraknya isu SARA yang dianggap menciderai nilai-nilai demokrasi.

"Hal ini menjadi catatan penting, karena isu seperti ini seharusnya tidak lagi menjadi bagian dari berdemokrasi di negara kita," tegasnya.

Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat juga menjadi perhatian khusus. Paslon meminta KPU, Bawaslu, dan partai politik untuk bersama-sama mengevaluasi hal ini agar ke depan proses demokrasi dapat lebih inklusif dan melibatkan lebih banyak masyarakat.

Mereka juga mengkritisi peran lembaga negara dan institusi politik tertentu yang dinilai tidak sejalan dengan harapan dalam menjunjung demokrasi yang bersih dan adil.

"Kita masih melihat adanya kelemahan dalam pengawasan, baik di tingkat institusi seperti Bawaslu maupun secara personal," tambahnya.

Menurut Pahrijal, kondisi tersebut menunjukkan penyelenggaraan Pilkada masih jauh dari harapan. Hal ini dianggap sebagai tantangan bersama untuk terus memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia.

"Kami berharap ke depan, semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu dapat berkomitmen penuh untuk menciptakan demokrasi yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,"tegasnya.

Sebagaimana diketahui Pasangan Abdul Wahid - SF Hariyanto berhasil menjadi pemenang pada Pilkada Riau berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau.

Paslon Bermarwah berhasil meraih 1.224.193 kemudian Nasir - Wardan atau Nawaitu meraih 877.511 serta Paslon Nomor urut tiga Syamsuar - Mawardi atau Suwai meraih 661.297 suara.

Dengan total pemilih baik itu pemilih sah dan tidak sah 2.882.476 suara dengan partisipasi pemilih 61 persen dari Daftar Pemilih Tetap sebelumnya 4,8 juta.

Komisioner KPU Riau Divisi Tekhnis Pelaksanaan Nahrawi yang memimpin pleno itu mengesahkan hasil tersebut tanpa ada keberatan dari para saksi yang hadir.

"Dengan demikian kami mengesahkan untuk hasil pleno di tingkat Provinsi ini,"ujar Nahrawi mengesahkan, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)