PEKANBARU – Partisipasi pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Riau mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Salah satu sorotan utama adalah Kota Pekanbaru, yang mencatat angka partisipasi hanya sebesar 46 persen, jauh di bawah harapan.

Menurut pengamat dari Yayasan Peduli Literasi Demokrasi Riau (YPLDR), Ilham Muhammad Yasir, penurunan ini menjadi alarm bagi perkembangan demokrasi di Riau. Ia menyebut angka partisipasi yang rendah ini mengingatkan pada situasi serupa di Kota Medan pada Pilkada 2015.

"Partisipasi di Kota Pekanbaru yang menjadi barometer sebagai ibu kota provinsi sangat rendah, bahkan tidak mencapai 50 persen. Ini perlu menjadi perhatian khusus," ujar Ilham, yang juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Riau (UIR), Senin (2/12/2024).

Meski angka partisipasi di Pekanbaru dan beberapa daerah lain merosot, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Rokan Hulu (Rohul), dan Rokan Hilir (Rohil) menjadi penyangga, dengan kontribusi partisipasi yang signifikan untuk menahan angka total di Riau agar tidak jatuh lebih dalam.

"Ketiga kabupaten ini menunjukkan tren partisipasi yang lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Namun, secara keseluruhan, partisipasi pemilih di Riau cenderung menurun jika dibandingkan dengan Pilkada 2020," tambah Ilham, yang pernah menjabat sebagai Ketua KPU Provinsi Riau periode 2019–2024.

Ilham mengidentifikasi beberapa faktor penyebab penurunan ini, pertama masyarakat mulai jenuh dengan agenda politik yang berdekatan. Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada bulan Februari, diikuti Pilkada pada November, dinilai terlalu berhimpitan.

"Meskipun sosialisasi telah dilakukan, jarak waktu yang sempit ini membuat masyarakat enggan datang ke TPS," jelasnya.

Kedua, keterlibatan elite politik secara vulgar, termasuk pejabat tinggi negara, yang dirasa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. "Pemilih merasa tidak nyaman dengan tontonan politik yang terlalu mencolok, sehingga Pilkada terasa hambar," paparnya.

Terakhir, tak hanya masyarakat, penyelenggara pemilu juga dinilai kelelahan menghadapi dua pesta demokrasi besar dalam tahun yang sama.

Ilham merekomendasikan agar Pilkada mendatang tidak lagi dilaksanakan berdekatan dengan Pemilu. "Idealnya, Pilkada serentak nasional dilakukan dua tahun setelah Pemilu, seperti yang direncanakan dalam naskah akademik UU Pilkada pada 2011–2012. Hal ini akan memberi ruang jeda untuk pemilih dan penyelenggara," tegasnya dikutip dari tribunpekanbaru.

Ia menyarankan Pilkada serentak nasional berikutnya digelar pada 2027, bukan 2029, agar tidak berhimpitan lagi dengan Pemilu 2029. (*)