JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengungkapkan kekecewaannya terkait hasil Pilkada Serentak 2024 yang menunjukkan kekalahan sejumlah pasangan calon (Paslon) yang diusung partainya.

Megawati menyoroti adanya dugaan penggunaan alat negara untuk memenangkan kontestasi politik, yang menurutnya mengancam demokrasi.

"Pilkada adalah cermin peradaban bangsa. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Namun, jika Pemilu hanya dijadikan alat kekuasaan, demokrasi kita terancam mati," tegas Megawati dilansir tribunpekanbaru.com.

Berdasarkan hasil hitung cepat (quick count), PDIP mengalami kekalahan di lima provinsi yang sebelumnya dianggap sebagai basis kuat partai berlambang banteng tersebut:

1. Jawa Tengah

Paslon Andika Perkasa-Hendrar Prihadi kalah dari pasangan Luthfi-Taj Yasin. Menurut Litbang Kompas, Andika-Hendrar hanya meraih 40,70 persen suara, jauh di bawah Luthfi-Taj Yasin yang unggul dengan 59,30 persen.

"Jawa Tengah seharusnya menjadi benteng nasionalisme. Ketidakadilan dalam Pilkada ini mencoreng perjuangan kami," ucap Megawati.

2. Jawa Timur

Di wilayah ini, pasangan Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta kalah telak dari Khofifah-Emil. Hasil quick count menunjukkan Risma-Zahrul meraih 32,78 persen, sementara Khofifah-Emil mendapatkan 58,73 persen.

3. Banten

Paslon Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi yang diusung PDIP juga kalah dari pasangan Andra-Dimyati. Charta Politika mencatat Airin-Ade hanya meraih 42,48 persen, sedangkan Andra-Dimyati memperoleh 57,52 persen.

4. Sumatera Utara

Di Sumatera Utara, pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri harus mengakui keunggulan Bobby Nasution-Surya. Menurut Indikator, Edy-Hasan hanya memperoleh 37,29 persen, sementara Bobby-Surya unggul dengan 62,71 persen.

5. Sulawesi Utara

Steven Kandouw-Alfred Denny kalah dari Yulis-Johannes dengan hasil quick count menunjukkan Steven-Alfred hanya memperoleh 31,55 persen.

Megawati menyoroti dugaan manipulasi menggunakan alat negara, termasuk ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN). Ia mencontohkan kasus di Jawa Tengah, di mana terdapat laporan penggunaan kepala daerah dan mutasi aparat kepolisian untuk kepentingan elektoral.

"Ini tidak boleh dibiarkan. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan ASN yang tidak netral dapat dipidanakan," tegas Megawati.

Ia juga menuding adanya mobilisasi bantuan sosial (bansos) untuk memengaruhi suara rakyat.

“Saya mendapatkan laporan intimidasi terhadap kepala desa, praktek money politics, hingga penghadangan di berbagai wilayah seperti Banten dan Jawa Tengah,” tambahnya.

Menghadapi situasi ini, Megawati menyerukan lima langkah kepada kader PDIP dan masyarakat untuk menjaga demokrasi:

1. Mengamankan setiap suara rakyat.

2. Mengumpulkan bukti intimidasi dan ketidaknetralan pejabat daerah.

3. Mendokumentasikan praktek mobilisasi bansos dan money politics.

4. Mengumpulkan fakta-fakta ketidakadilan, seperti penghadangan di wilayah tertentu.

5. Menggalang kekuatan rakyat untuk menyuarakan kebenaran.

“Saya sangat khawatir bahwa jika ini terus terjadi, demokrasi akan mati. Apa yang terjadi saat ini sudah melampaui batas kepatutan etika, moral, dan hati nurani,” ungkapnya.

Ia pun berharap agar proses Pilkada dapat dilakukan dengan lebih adil, jujur, dan berkeadilan, demi menjaga kedaulatan rakyat Indonesia. "Rakyat harus berani berdiri tegak melawan ketidakadilan ini," tutup Megawati.(*)