PEKANBARU - Jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, marak beredar informasi dugaan politik uang kepada masyarakat oleh salah satu pasangan calon Gubernur Riau.

Kejadian ditemukan di beberapa kabupaten/kota, seperti Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Bengkalis dan Kota Pekanbaru. Kondisi tersebut tak tertutup kemungkinan juga terjadi di kabupaten/kota lainnya.

Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Demokrasi (MPD) Riau,
Zulfan Efendi mengatakan, jika pihaknya
organisasi myang konsen menjaga demokrasi meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau jangan hanya menunggu laporan.

"Kami minta Bawaslu harus proaktif mengimbau dan mengintruksikan jajaran pengawas hingga tingkat desa untuk mengawasi money politik. Apalagi di masa tenang ini, kami mendapat laporan banyak money politik di tengah-tengah masyarakat," kata Zulfan, Senin (25/11/2024).

Menurutnya, di masa tenang jelang pencoblosan sangat rentan terjadi transaksi uang maupun barang untuk membujuk pemilih memilih Paslon tertentu.

"Tentu ini bertentangan dengan aturan dan undang-undang. Karena money politik ini perusak demokrasi. Maka mesti kita jaga agar tidak dikotori oleh praktek-praktek haram seperti bagi-bagi uang maupun sembako kepada pemilih," tegasnya.

Zulfan kembali menegaskan, bahwa pemimpin yang menebar uang itu jika terpilih tidak akan membangun negeri Bumi Lancang Kuning ini.

"Karena pasti pikiran awalnya adalah mengembalikan modal, maka ini akan merugikan kita sebagai warga. Untuk itu, kami MPD Riau mengimbau kepada masyarakat untuk sama-sama proaktif untuk melaporkan jika ada aktivitas yang mencurigakan dari tim pemenangan paslon maupun dari perangkat dan aparatur yang secara aturan dilarang untuk terlibat politik," tukasnya.

Penulis: Yuni
Editor: Riki