PEKANBARU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau resmi mengumumkan perubahan jadwal debat perdana pasangan calon (Paslon) Gubernur Riau 2024 dari 27 Oktober menjadi 29 Oktober 2024.

Pergeseran ini dilakukan menyesuaikan permintaan dari para Paslon dan jam siar TV.

“Debat akan digelar pada Selasa, 29 Oktober, pukul 19:00 hingga 21:00 WIB di SKA Co-Ex, Pekanbaru,” ujar anggota KPU Riau, Nugroho Notosusanto, Minggu (27/10/2024).

Nugroho menambahkan bahwa masyarakat Riau bisa menyaksikan debat ini secara langsung di Youtube KPU Riau pada waktu tersebut.

Perubahan jadwal ini telah disepakati oleh seluruh Paslon. Namun, jika ada kandidat yang berhalangan hadir, mereka diwajibkan mengajukan surat keterangan.

“Misalnya, jika berhalangan karena sakit, harus ada surat dari dokter. Kalau karena ibadah umrah, perlu keterangan dari pihak terkait,” jelasnya.

Debat pertama ini mengusung tema “Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Melalui Pembangunan Daerah yang Inklusif,” di mana seluruh calon gubernur dan wakil gubernur akan berpartisipasi bersama, tanpa pemisahan sesi. "Pertanyaan akan diarahkan kepada keduanya, baik calon gubernur maupun wakil," ungkap Nugroho.

KPU Riau juga telah merencanakan debat kedua pada 17 November 2024, yang akan disiarkan secara langsung oleh TVRI.

Untuk mencegah kericuhan antar pendukung, seperti yang sempat terjadi saat pencabutan nomor urut Paslon Gubernur, KPU Riau menerapkan pembatasan ketat. Jumlah pendukung yang diizinkan hadir dibatasi maksimal 75 orang per Paslon, dan mereka dilarang membawa atribut kampanye.

“Kami juga telah meminta tambahan personel kepolisian untuk mengamankan jalannya debat. Jumlahnya akan lebih banyak dibanding saat pencabutan nomor urut,” tambah Nugroho dikutip MC.Riau.

Paslon yang akan tampil dalam debat ini adalah nomor urut 1, Abdul Wahid-SF Hariyanto; nomor urut 2, M Nasir-Muhammad Wardan; dan nomor urut 3, Syamsuar-Mawardi M Saleh. Debat ini diharapkan menjadi ajang penting bagi masyarakat Riau untuk mengenal visi dan misi masing-masing Paslon dalam membangun provinsi ke arah yang lebih baik. (*)