PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau terus melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar di wilayah tersebut. Dari hasil pemetaan yang dilakukan, praktik politik uang kembali menjadi ancaman yang patut diwaspadai dalam perhelatan demokrasi tersebut.

Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, mengungkapkan bahwa berdasarkan evaluasi Pemilu 2024 lalu, Provinsi Riau masuk dalam kategori sedang dalam hal pelanggaran pemilu.

"Provinsi Riau termasuk kategori sedang dalam melakukan pelanggaran, dan ini merata di seluruh daerah Riau," ujarnya.

Meski tidak ada wilayah yang secara khusus menjadi fokus utama dalam pemetaan kerawanan, politik uang menjadi perhatian serius bagi Bawaslu. Alnofrizal menyebut bahwa praktik ini kerap terjadi di berbagai daerah, sehingga perlu adanya pengawasan yang ketat.

"Pada pemilu 2024, dari empat putusan pidana yang inkrah, satu di antaranya terkait praktik politik uang. Ini membuktikan bahwa politik uang masih menjadi ancaman di Riau," tegasnya.

Selain politik uang, Bawaslu juga menyoroti ketidaknetralan aparatur desa dalam pemilu. Alnofrizal mengungkapkan bahwa pihaknya pernah menemukan kasus seorang kepala desa yang diduga tidak netral pada Pemilu 2024 lalu, bahkan terlibat aktif dalam kampanye.

"Kasus kepala desa yang ikut serta dalam kampanye menjadi perhatian serius bagi kami. Ketidaknetralan seperti ini tidak boleh terjadi lagi di Pilkada mendatang," jelasnya.

Untuk menghadapi Pilkada yang semakin dekat, Bawaslu Riau terus memperkuat pengawasan di seluruh tingkatan, mulai dari provinsi hingga desa. Langkah preventif dilakukan melalui skema Pengawasan Partisipatif yang melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya pemilu.

"Kami mengajak masyarakat untuk turut serta mengawasi melalui skema Pengawasan Partisipatif. Selain politik uang, intimidasi kekuasaan dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya juga perlu diwaspadai," tambah Alnofrizal dikutip dari tribunpekanbaru.

Dengan segala upaya yang dilakukan, Bawaslu berharap Pilkada mendatang dapat berjalan dengan lancar dan demokratis tanpa adanya pelanggaran yang mencederai proses pemilihan. (*)