PEKANBARU - Jelang Pilkada serentak 2024, hampir tiap kepala daerah di kabupaten dan kota di Riau yang masih menjabat atau pernah menjabat yang berencana untuk maju kembali.

Hal ini tentu memicu kekhawatiran akan potensi pelanggaran netralitas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Untuk mengatasi masalah ini, Bawaslu Riau mengingatkan pentingnya netralitas ASN selama masa pemilihan.

Ketua Bawaslu Riau, Alnofrizal, mengatakan bahwa netralitas ASN adalah hal yang wajib, sesuai dengan aturan Pemilu Legislatif, Pilpres, maupun Pilkada.

Banyaknya kepala daerah yang bakal maju lagi, potensi ketidaknetralan ASN tersebut tentunya semakin besar.

Bahkan hingga saat ini saja dikatakan Alnofrizal, pihaknya sudah banyak menindaklanjuti laporan ketidaknetralan ASN jelang Pilkada ini.

"Kami sudah menangani beberapa kasus ketidaknetralan ASN. Kasus-kasus ini dilaporkan kepada kami dan kami tindaklanjuti dengan memprosesnya, dan meneruskannya ke Komisi ASN (KASN)," kata Alnofrizal kepada Tribunpekanbaru.com, Senin (29/7/2024).

Alnofrizal menjelaskan bahwa KASN telah mengeluarkan beberapa putusan yang menyatakan ASN dinyatakan tidak netral.

"Kami sudah menangani berbagai kasus di beberapa daerah seperti Siak, Kuansing, dan Rohil. ASN yang terbukti tidak netral telah dijatuhi sanksi. Hal ini harus menjadi contoh bahwa pelanggaran netralitas akan berakibat pada sanksi yang harus diterima," ujarnya.

Untuk meningkatkan pengawasan, Bawaslu Riau dikatakan Rian, telah membentuk Pokja khusus yang bertugas memantau netralitas ASN.

"Kami juga mengimbau masyarakat diharapkan untuk melaporkan jika melihat pelanggaran. Jangan dibiarkan begitu saja," tegasnya.

Bawaslu dikatakan Alnof juga akan memantau pelaksanaan sanksi untuk memastikan bahwa tindakan tersebut benar-benar dilaksanakan.

Ia juga mengingatkan bahwa potensi pelanggaran akan semakin besar seiring mendekatnya hari pemilihan.

"Ini adalah tantangan yang harus kita cegah dan awasi bersama. Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan berjalan dengan adil dan sesuai aturan," tuturnya, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)