PEKANBARU - Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) dan Persebatian Pemuka Masyarakat Riau (PPMR) tegas menolak pencalonan M Nasir sebagai Calon Gubernur Riau (Gubri) dalam Pilgub Riau 2024.

Kedua lembaga ini juga mengkritik partai politik yang dianggap kurang cermat dalam mengusung M Nasir bersama HM Wardan.

Pencalonan pasangan Nasir-Wardan didukung sejumlah partai, seperti Gerindra, Demokrat, PSI, PPP, Gelora, dan Perindo. Namun terkait penolakan dari FKPMR dan PPMR ini, Demokrat dan Gerindra enggan berkomentar.

Sementara itu Ketua DPW PSI Riau, Juandy Hutauruk, meminta agar pencalonan Nasir tidak ditanggapi secara negatif. Ia menghormati pandangan FKPMR dan PPMR, tetapi menekankan pentingnya dialog untuk kemajuan Riau.

"Sebaiknya tidak usah ditanggapi negatif. Mungkin mereka belum pernah duduk dengan kita, mengenal kita, dan bicara tentang kerangka pemikiran bersama untuk memajukan provinsi Riau," ujar Juandy pada Rabu (24/7/2024).

"Ini harus dibawa menjadi sebuah refleksi. Pasangan Nasir-Wardan bukan kelompok anti kritik, namun dalam mengkritik wajiblah bersifat membangun dan tetap menjaga budaya santun yang kita miliki," tambahnya.

Sekretaris DPW PPP Riau, Afrizal Hidayat, juga tidak banyak berkomentar mengenai penolakan tersebut. Ia menyatakan bahwa dukungan partainya terhadap Nasir-Wardan adalah instruksi dari DPP PPP.

"Kita melanjutkan instruksi dari DPP," katanya singkat.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum FKPMR DR drh H Chaidir MM dan Ketua PPMR Ir H Nasrun Effendi, kedua lembaga menekankan pentingnya pemilihan pemimpin yang berintegritas. Mereka dengan tegas menolak pencalonan Muhammad Nasir sebagai Gubernur Riau 2024-2029.

Salah satu alasan utama penolakan adalah bahwa Nasir dianggap tidak memiliki hubungan historis dan ikatan emosional langsung dengan Riau. Selain itu, rekam jejaknya dianggap tidak memenuhi kriteria kepemimpinan Melayu Riau.

"Menolak Muhammad Nasir dicalonkan sebagai Gubernur Riau dan menyayangkan partai politik yang mengusungnya karena tidak melakukan penyaringan secara cermat dan bijak. Yang bersangkutan tidak memiliki hubungan historis dan ikatan emosional langsung dengan Riau, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa yang bersangkutan memiliki rekam jejak yang tidak terpuji, sangat jauh dari kriteria dan persyaratan kepemimpinan Melayu Riau," papar FKPMR dan PPMR dalam pernyataannya.

"Selama tiga periode duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI Daerah Pemilihan Riau, ia tidak pernah memberikan kontribusi nyata dan berarti bagi pembangunan daerah Riau," sambungnya.

Editor: Riki