PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau mengungkap potensi terjadinya money politic atau politik uang saat Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Rokan Hulu (Rohul).

Komisioner Bawaslu Riau Amiruddin Sijaya mengungkap potensi mobilisasi massa sangat besar terjadi.

"Potensi pelanggaran money politic, mobilisasi massa, ini sangat kental," kata dia, Senin (1/7/2024).

Bahkan, Amiruddin menambahkan, Bawaslu mendapat informasi mulai beredarnya isu masyarakat ditawari sejumlah uang untuk memilih orang tertentu.

"Banyak juga informasi bahwa di PSU Rokan Hulu ini ada yang sampai tawaran Rp2 juta satu orang, ini 'kan bahaya," ujarnya.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi, Amiruddin menyebut pihaknya sudah menurunkan tim untuk melakukan pengawasan dan monitoring pencegahan ke masyarakat.

Amiruddin turut mengimbau masyarakat agar memilih sesuai hati nurani dan jangan dipengaruhi oleh politik uang.

"Mudah-mudahan kami berhasil meyakinkan masyarakat untuk memilih sesuai hati nurani," pungkasnya.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) legislatif 2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar).

MK kemudian memutuskan untuk dilakukannya PSU di 31 TPS di Rohul. PSU di Rohul sendiri rencananya akan digelar pada 13 Juli 2024 mendatang.

Penulis: Rinai
Editor: Satria