PEKANBARU - Jelang ajang Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024, terdapat beberapa Kepala Daerah di Riau yang diduga menyalahgunakan jabatannya untuk menginstruksikan jajaran agar memilih salah satu caleg.

Pengamat Politik Pemerintahan, Dr Panca Setyo Prihatin menyebutkan, hal ini perlu dikaji dari dua sisi, yang pertama dari kedudukannya sebagai Kepala Pemerintahan dan di sisi lain sebagai jabatan politik.

"Tergantung kita akan melihat dari perspektif yang mana. Tapi kalau pun diurai dalam prakteknya, maka kita menggunakan konsep etika sebagai tolok ukurnya, jika politik hanya dijalani sebagai proses merebut kekuasaan maka dapat dilihat realitas dari tindakan pejabat pemerintah di pusat dan daerah secara terang-terangan, misalnya dalam praktek dukung mendukung calon tertentu," kata Dr Panca.

Menyinggung etika dalam berpolitik, Akademisi Universitas Islam Riau (UIR) ini menyebutkan kekuasaan akan memberikan kewenangan dan pengaruh yang besar dalam konteks politik berlaku adigium bahwa kekuasaan pasti akan melakukan segala cara dalam meraih atau mempertahankan kekuasaannya.

"Kalau kita bicara konsep seperti ini, ya benar dari level kepala desa hingga presiden pun pasti melakukannya. Tak akan ada orang yang mau memberikan kekuasaan cuma-cuma, sehingga dalam praktek politik yang kita lihat, adigium ini berlaku jamak dan semua akan mempertaruhkan segalanya demi keberlanjutan kekuasaannya," ucapnya.

Namun, walaupun posisi sebagai kepala daerah yang identik dengan netralitas untuk berada di atas semua kepentingan akan tetapi sebagai kader partai, Panca menyebutkan, seseorang itu pasti akan loyal terhadap kepentingan partainya.

Ia akan menggunakan kekuasaan untuk melakukan kewenangannya baik dengan cara represif (memaksa) atau persuasif (mengajak).

"Jadi menurut saya yang paling penting dalam proses politik itu ya etika. Ibaratnya kalau kita makan dengan tangan kiri, pasti orang menilai 'bapak ini pasti tak beretika'. Karena dalam moralitas masyarakat melayu atau orang timur itu bukanlah hal yang baik," tuturnya.

Disinggung pada kasus Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Rohil, Afrizal Sintong yang dijadikan sebagai tempat penyimpanan logistik salah satu caleg DPR RI, Panca lagi-lagi menegaskan soal etika.

"Balik lagi soal etika, kan tidak boleh memakai fasilitas negara untuk kepentingan politik. Kalau kita berbicara soal pemerintah dan politik itu terpisah, irisannya hanya pada prosesnya saja," ungkapnya.

"Kalau dia sudah jadi kepala pemerintahan, dia tak boleh lagi bicara politik kepentingan satu kelompok atau partai tertentu. soal politik. Dia baru bisa berkampanye jika sudah mengambil cuti, selagi dia masih kepala daerah ya tak boleh, kalau memang mau pakai fasilitas negara. Itulah pentingnya etika publik dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan," pungkasnya.

Penulis: MG1
Editor: Barkah