PEKANBARU - Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Muhammad Wardan diketahui telah menandatangi surat pengunduran dirinya tertanggal 14 September 2023. 

Surat itu ditujukan ke Ketua DPRD Kabupaten Inhil dan ditembuskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian serta Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar. 

Dalam surat itu, Wardan menjelaskan bahwa pengunduran dirinya berpatokan kepada beberapa peraturan, lantaran Ia akan maju di Pemilu 2024 sebagai Caleg. 

"Sehubungan dengan pencalonan saya sebagai calon anggota DPR-RI pada pemilu 2024, sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2018 Pasal 2 dan Pasal 5 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 14 sebagaimana tersebut diatas. Maka dengan ini saya mengajukan pengunduran diri sebagai Bupati Indragiri Hilir Periode 2018-2023, berkaitan dengan hal tersebut maka mohon untuk dapat diproses pengunduran diri saya sebagai Bupati Indragiri Hilir sesuai Peraturan Perundang- undangan yang berlaku," begitu isi surat surat pengunduran Wardan tersebut.

Pasal 14 ayat 1 PKPU 10 Tahun 2023 itu menyebutkan bahwa Bakal Calon Legislatif yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.

"Kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD harus mundur dan menyampaikan SK pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT atau 3 Oktober 2023. Sebagaimana diatur dalam pasal 14 PKPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD," kata Anggota KPU Riau Joni Suhaidi, Sabtu (16/9/2023).

Sedangkan mekanisme pengunduran diri itu diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 ada Peraturan Pemerintah (PP) yang secara teknis mengatur proses pengunduran diri kepala daerah.

Wardan diketahui terdaftar maju ke DPR RI dengan nomor urut 5 di Partai Golkar untuk daerah pemilihan (Dapil) Riau 2.

Penulis: Rinai
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Kepergok Bugil Bareng Wanita Lain, Ternyata Pria di Batam Palsukan Akta Cerai Petugas Masih Berjibaku Padamkan Karhutla di Lahan Gambut Rimbo Panjang Kampar Dua Tuan Rumah, Kick Off Aulia Hospital Liga 3 Asprov PSSI Riau 14 Oktober Ini 5 Poin Deklarasi Partai Masyumi Menangkan Anis Baswedan-Cak Imin Pemko Pekanbaru Bentuk Tim Patroli Penegakan Perda Buang Sampah, Ini Sasaranya		Ayat Cahyadi: Toleransi Sudah Ada Sejak Zaman Rasulullah Sebelum Diviralkan, Dishub Pekanbaru Minta Jukir Nakal Dilaporkan Dulu Pekanbaru Dikepung Kabut Asap Kiriman, Asita Riau: Harus Diatasi, Jangan Tunggu Jatuh Korban Bupati Rohil Ingatkan Penghulu Tak Bisa Sembarangan Berhentikan Perangkat Desa Ada Kabut Asap, Jarak Pandang di Pekanbaru Turun