JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan tidak harus diributkan, karena akan menguras energi.

"Itu kan mengurangi energi kita, kalau kita semua berpedoman bahwa urusan reshuffle itu merupakan urusan presiden, hak prerogatif presiden, mengapa kita meributkan?" sebut Hasto dilansir Merdeka.com, Sabtu (28/5/2022).

Hasto menuturkan, hak prerogatif presiden diatur dalam konstitusi negara. Artinya, presiden dapat melakukan suatu evaluasi untuk meningkatkan efektifitas kinerja pemerintahan.

"Misal presiden melakukan evaluasi, mengapa minyak goreng langka? Mengapa pergerakan ekonomi rakyat tidak secepat yang beliau harapkan? Presiden bisa melakukan evaluasi dan menentukan dengan hak prerogatif siapa yang akan menjadi pembantu beliau," tuturnya.

"Jadi kita tidak perlu meributkan hal itu (reshuffle)," kata Hasto.

Hasto mengajak, kepada para anak bangsa untuk membangun energi positif bagi negara ketimbang membahas hal-hal yang belum tentu kepastiannya. Apalagi, hal itu menjadi ruang lingkup dari presiden.

"Reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak presiden. Dan PDIP percaya ketika hal tersebut misalnya dilakukan, itu melalui proses evaluasi atas kinerja menteri-menterinya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan," tutupnya.(*)

BERITA LAINNYA
Syamsuar Pilih Nyaleg, Edy Natar Nasution Bakal Jadi Gubernur Riau APBD Perubahan Riau 2023 Disahkan Sebesar Rp10,8 Triliun Siap-siap! Warga Medan Buang Sampah ke Sungai Kena Denda Rp 10 Juta Begini Cara Mudah dan Praktis Aktifkan Lagi Nomor XL/Axis Ikut Rapat Musrenbang Desa Ketam Putih, Ini Pesan Wabup Bengkalis		12 Orang Bersaksi, Fitria Nengsih Punya Peran Penting Dalam Pusaran Dugaan Korupsi Muhammad Adil Diikuti Ratusan Karya, PHR Umumkan Pemenang PENA 2023, Ini Daftarnya Penggunaan Kawasan Hutan, Pemkab Bengkalis Dukung PHR Operasional Tower Diperpanjang, Lurah Pematang Kapau Sebut Pemilik Tak Libatkan Warga Warga Tolak Perpanjangan Operasional Tower Bersama di Kelurahan Pematang Kapau