JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden dan tidak harus diributkan, karena akan menguras energi.

"Itu kan mengurangi energi kita, kalau kita semua berpedoman bahwa urusan reshuffle itu merupakan urusan presiden, hak prerogatif presiden, mengapa kita meributkan?" sebut Hasto dilansir Merdeka.com, Sabtu (28/5/2022).

Hasto menuturkan, hak prerogatif presiden diatur dalam konstitusi negara. Artinya, presiden dapat melakukan suatu evaluasi untuk meningkatkan efektifitas kinerja pemerintahan.

"Misal presiden melakukan evaluasi, mengapa minyak goreng langka? Mengapa pergerakan ekonomi rakyat tidak secepat yang beliau harapkan? Presiden bisa melakukan evaluasi dan menentukan dengan hak prerogatif siapa yang akan menjadi pembantu beliau," tuturnya.

"Jadi kita tidak perlu meributkan hal itu (reshuffle)," kata Hasto.

Hasto mengajak, kepada para anak bangsa untuk membangun energi positif bagi negara ketimbang membahas hal-hal yang belum tentu kepastiannya. Apalagi, hal itu menjadi ruang lingkup dari presiden.

"Reshuffle hanya bisa terjadi atas kehendak presiden. Dan PDIP percaya ketika hal tersebut misalnya dilakukan, itu melalui proses evaluasi atas kinerja menteri-menterinya untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan," tutupnya.(*)

BERITA LAINNYA
Hotspot Kembali Muncul di Riau, BMKG Catat 16 Titik Panas Hasil Sprint Race MotoGP San Marino 2024: Jorge Martin Asapi Bagnaia Toyota Luncurkan New Fortuner: Tetap Andalkan Dominasi di Pasar SUV Indonesia Warga Berterima Kasih Pembangunan Infrastruktur Desa Simpang Kateman Sudah Diperjuangkan Seminar Nasional Pendidikan Inklusi, Bupati Pelalawan: Pahala Guru Terus Mengalir		Pj Wako Janji Benahi Sistem Transportasi di Pekanbaru Laga Perdana Liga 2, PSPS Pekanbaru Tumbangkan Persikabo 1973 3-1 XL Axiata Beri Kesempatan Magang bagi 20 Penyandang Disabilitas Terpilih Rektor UIN Suska Riau Jadi Tersangka Sejak 30 Agustus Ahli Hukum Dewan Pers Angkat Bicara Soal Dugaan Pemerasan Oknum di Inhil