www.halloriau.com  
BREAKING NEWS :
Penjualan Mobil Niaga Berjaya pada 2021, Fuso Mendominasi
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Cegah Monopoli Dewan Pers, Tiga Organisasi Pers Ajukan Uji Materi UU Pers di MK
Selasa, 11 Januari 2022 - 14:48:39 WIB
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

JAKARTA - Tiga organisasi pers Indonesia yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) membacakan permohonan pengujian Undang-undang Pers (UU Pers), Selasa (11/1/2022).

Dilansir dari iNews.id, pembacaan permohonan terkait atas gugatan perkara Nomor: 38/PUU-XIX/2021 yang diajukan Heintje Grontson Mandagie (Ketua DPP Serikat Pers Republik Indonesia) tersebut dilakukan Ade Wahyudin selaku kuasa hukum ketiga organisasi pers.

Uji materi ini mempermasalahkan dua pasal dalam UU Pers. Pertama, Pasal 15 ayat (2) huruf f terkait kewenangan Dewan Pers memfasilitasi organisasi pers dalam membentuk peraturan di bidang pers. Kedua, Pasal 15 ayat (5) terkait keanggotan Dewan Pers yang ditetapkan, dengan Keputusan Presiden.

Berdasarkan hal tersebut dengan ini Ade Wahyudin menyampaikan bahwa kewenangan Dewan Pers pada Pasal 15 ayat (2) huruf f sebenarnya hanya untuk memfasilitasi organisasi–organisasi pers dalam menyusun peraturan di bidang pers.

"Karena itu sebenarnya tidak ada sama sekali ruang dan kesempatan Dewan Pers untuk memonopoli. Sebagai fasilitator, Dewan Pers diwajibkan memastikan organisasi pers ikut serta dalam pembentukan peraturan di bidang pers," ujar Ade Wahyudin di MK.

Menurut Ade Wahyudin, pengertian memfasilitasi merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan fasilitas. KBBI juga mencantumkan arti fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, kemudahan.

Artinya, fungsi Dewan Pers dalam membentuk peraturan pada bidang pers, khususnya pada Pasal 15 ayat (2) huruf f, adalah menjadi pihak yang memberikan sarana untuk melancarkan fungsi dan kemudahan kepada organisasi pers untuk berkontribusi dan ambil bagian dalam membentuk peraturan di bidang pers.

Sebagai fasilitator, lanjut Ade Wahyudin, Dewan Pers baru bisa dianggap bertentangan dengan fungsinya dalam UU Pers sendiri bila ada pembentukan peraturan di bidang pers tanpa mengikutsertakan organisasi pers.

"Seandainya terjadi, permalasahannya berada di tataran implementasi, bukan pada tataran normatif dengan memintakan Dewan Pers kehilangan sebagian fungsinya sebagai fasilitator organisasi pers membentuk peraturan di bidang pers," kata dia.

Ade Wahyudin menjelaskan bahwa keinginan para pemohon uji materi yang menginginkan penyusunan peraturan-peraturan bidang pers dilakukan masing-masing organisasi pers dan bukan dalam bentuk peraturan Dewan Pers justru bisa menimbulkan masalah baru.

Hal itu dikhawatirkan justru membuat peraturan-peraturan bidang pers dapat menjadi tidak kohesif, terpisah sendiri-sendiri sesuai selera dan kepentingan organisasi-organisasi pers, dan bahkan berpotensi bertentangan satu dengan yang lain.

"Hal ini berpotensi membuat munculnya kode etik jurnalistik yang tidak baku dan beragam penafsiran sesuai versi masing-masing organisasi pers. Dikhawatirkan justru memunculkan kebingungan massal pada insan pers Indonesia dan mengganggu kebebasan serta profesionalitas pers," ujar Ade Wahyudin. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Mitsubishi FusoPenjualan Mobil Niaga Berjaya pada 2021, Fuso Mendominasi
Ilustrasi7 Keutamaan Salat Sunnah yang Jarang Diketahui
istMajelis Hakim PN Pekanbaru Tegaskan Berwenang Mengadili Gugatan LPPHI
ilustrasiEndus Aroma Praktik Kartel Minyak Goreng, KPPU: Kompak Naiknya
Razia Lapas Teluk Kuantan. Malam Ini Seluruh Kamar di Lapas Teluk Kuantan Digeledah Petugas Gabungan
  Rika Putra (tengah barisan depan) foto bersama anggota dan pengurus Inkindo Riau.Tiga Calon Bersaing Duduki Kursi Ketua Inkindo Riau
Pelantikan H Jonli sebagai pengawas ketenagakerjaan ahli utama dilingkungan Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau, Kamis (20/1/2022).Dilantik Jadi Pengawas Ketenagakerjaan, Jonli Akan Fokus Kawal Hak Pekerja
intArsenal Vs Liverpool: Menang 2-0, The Reds ke Final Piala Liga Inggris
Kepala Eksekutif Pengawas KNB OJK Riswinandi OJK: Masyarakat Harus Paham Sebelum Beli Produk Asuransi
Ketua Komisi I DPRD Riau Edy YatimDPRD Riau Minta Sekolah Hentikan Surat Tanggung Risiko Vaksin: Jangan Takuti Orang Tua Siswa
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Jasa Raharja Riau Kunjungi Metro Riau Group
 
 
 
 
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved