www.halloriau.com
Politik
BREAKING NEWS :
Karena Salahnya Sendiri, Oezil Terbuang dari Arsenal
 
Begini Tanggapan Bawaslu Kepulauan Meranti Terhadap Pernyataan KPU Terkait Formulir ABKWK
Kamis, 03 September 2020 - 20:04:22 WIB
Komisioner Bawaslu Kepulauan Meranti, Romi Indra
Komisioner Bawaslu Kepulauan Meranti, Romi Indra

SELATPANJANG - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepulauan Meranti menanggapi pernyataan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Meranti yang tidak memberikan formulir salinan daftar pemilih by name by addres atau ABKWK setelah dilaksanakan pleno Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) tingkat desa/kelurahan.

Komisioner Bawaslu Kepulauan Meranti, Romi Indra menjelaskan terkait hal tersebut Bawaslu Kepulauan Meranti tetap berpedoman pada Pasal 12 Ayat (11) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa 'PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam bentuk softcopy dan hardcopy'. 

"Jika KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan SE KPU Republik Indonesia Nomor 684/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2020 secara hukum KPU juga harus ingat asas hukum lex superior deragat legin ferior (peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah) asas hirarki, maka tetap harus mengacu pada PKPU 19 tahun 2019," ujar Romi, Kamis (3/9/2020). 

Dijelaskan Romi pula, jika KPU Kepulauan Meranti merujuk pada Pasal 33C Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan bahwa KPU kabupaten/kota wajib menjaga kerahasian informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar pemilih sesuai ketentuan peraturan undang-undang.

Kerahasian informasi dan data pribadi yang  dimaksud oleh Undang-undang tentu itu merupakan elemen yang terdapat dalam indentitas NIK atau NKK. KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menutupi elemen-elemen yang dirahasiakan (dengan cara dibintangkan) tersebut. Bukan data pemilih yang termuat dalam Formulir ABKWK tersebut secara keseluruhan. 

"Jangan sampai terkesan oleh publik bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Meranti menutupi informasi yang seharusnya diketahui oleh publik. Dan KPU Kabupaten Kepulauan Meranti harus taat asas penyelanggaraan diantaranya keterbukaan atau tranparansi dan kepastian hukum. Dalam rangka menjaga hak pilih warga Kabupaten Kepulauan Meranti Bawaslu wajib melakukan pengawasan yang ketat dan melekat terhadap pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti dan jangan sampai masyarakat yang berhak memilih tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih. Untuk itulah perlunya keterbukaan informasi yang harus disampaikan ke PKD mau Panwaslu Kecamatan," jelasnya. 

Selanjutnya, kata Romi, jika KPU Kepulauan Meranti berpedoman pada Pasal 25 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020  maka PKPU tersebut mengatur secara umum terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak lanjutan dalam kondisi bencana alam (Corona Virus-19). Yang mana substansi dalam PKPU tersebut terdapat mengatur tahapan penyelenggaraan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Tentu jika merujuk PKPU ini maka PKPU 19 Tahun 2019 Pasal 12 Ayat (11) masih tetap berlaku. 

"Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti hanya menyampaikan imbauan dan saran perbaikan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran dalam seluruh tahapan pilkada serentak tahun 2020 jika ada potensi pelanggaran tentu akan kita tindak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ungkap Romi.

Sebelumnya Komisioner KPU Bidang Parmas dan SDM, Hanafi menambahkan seharusnya jika Bawaslu tetap ngotot disarankannya agar bisa mengajukan gugatan ke Komisi Informasi (KI). Sehingga dapat diuji apakah informasi yang tidak diberikan KPU menjadi informasi yang dikecualikan atau tidak.

"Sebaiknya jangan memaksa kami menyerahkan data. Kalau memang ngotot juga, seharusnya bisa mengajukan gugatan ke KI untuk diuji. Kami pun tidak keberatan jika harus sampai ke KI," tambah Hanafi

Komisioner KPU Bidang Data, Katmuji menjelaskan bahwa tidak ingin data pribadi pemilih yakni Nomor Induk KTP (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang tertera didalam format AB-KWK bocor kemana-mana dan disalahgunakan nantinya.

"Bawaslu meminta kita menjalankan PKPU Nomor 19 Tahun 2019. Karena data yang diberikan tidak by name by adress. Perspektif Bawaslu saat pleno di PPS, harus diserahkan kepada mereka. Menurut mereka PPS wajib memberikan daftar pemilih sesuai dengan Pasal 12 Ayat 1," ungkap Katmuji.

Selain itu Bawaslu juga meminta data pemilih hasil pemuktahiran sesuai dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Pada pasal 25 Ayat 4. Namun ujar Katmuji, mereka tidak akan menyerahkannya.

"Kita tidak akan mengakomodir hal itu. Karena menurut Pasal 3e dan c PKPU Nomor 19, kita wajib merahasiakan data pemilih. Karena di format AB-KWK terdapat data pribadi yang harus dirahasiakan. Contohnya NIK dan NKK," tegasnya. 

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Ketua KPU Dumai Darwis memimpin rapat kerja terkait sosialisasi Pilkada Dumai 2020 bersama tim Relawan Demokrasi Kota Dumai, Selasa (6/10/2020) di ruang rapat KPU Dumai. Buka Pendaftaran KPPS, KPU Dumai: Syarat Usia Maksimal 50 Tahun
Ketua Koalisi Pemenangan pasangan ESA, Syahrial BasriBanyak Warga Belum Tahu Tahapan Pilkada Serentak, Tim ESA Bantu KPU Sosialisasi
Satpol PP dan Bawaslu Meranti bongkar APS salah satu paslon.Timses Paslon di Kepulauan Meranti Meradang, Tolak Penertiban APS oleh Bawaslu
  Komisioner Bawaslu Kepulauan Meranti, Romi Indra SEBawaslu Temukan Ratusan Pemilih Ganda di DPS Pilkada Kepulauan Meranti
IlustrasiHalim-Komperensi Tertinggi, KPU Kuansing Umumkan Laporan Awal Dana Kampanye
BawasluHingga KPU Atur Titik dan Jumlah APK, Bawaslu Rohul Surati Peserta Pilkada Agar Tertibkan Atribut Paslon

BERITA LAINNYA    
Mesut Oezil terbuang dari Arsenal karena salahnya sendiri 2020. Foto: Detik
Karena Salahnya Sendiri, Oezil Terbuang dari Arsenal
Tol PermaiMelintas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai Tak Lagi Gratis, Mulai 2 November Berbayar
Juru Bicara Satgas Covid-19 Kabupaten Bengkalis, Ns Popy Yulia Santisa SkepPositif Covid-19 Tembus 800 Kasus, Masyarakat Diimbau Hindari Stigma Negatif
  IlustrasiPandemi Covid-19, Tempat Usaha dan Kegiatan Masyarakat di Meranti Dibatasi hingga 10 Malam
DPRD PekanbaruKomisi I DPRD Pekanbaru Sorot Konflik Kepemilikan Lahan Warga dengan PLTU
Protokol Kesehatan harus diterapkan di kampanye Pilkada.Kampanye Pilkada di Kepulauan Meranti Wajib Terapkan Protokol Kesehatan
Komentar Anda :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potret Lensa
Alfedri Tetima SK Dukungan dari PKB
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved