PASIR PANGARAIAN - Saat ini tahapan Pilkada Rohul dilanjutkan di tengah ancaman pandemi Covid-19. Keputusan tersebut berdampak terhadap membengkaknya kebutuhan anggaran Pilkada Rohul, karena KPU harus menyesuaikan pelaksanaan tahapan Pilkada dengan protokol kesehatan.
Dari penyusunan ulang anggaran Pilkada yang sudah dilakukan, KPU Rohul butuh suntikan anggaran Rp12,8 miliar di luar anggaran Pilkada yang sudah disepakati dengan Pemkab Rohul dalam NPHD Rp28,5 miliar.
Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi sarana prasarana protokol kesehatan, seperti pengadaan APD bagi penyelenggara, penambahan TPS, hingga penyesuaian honorium Adhoc yang disebabkan penambahan TPS.
Dengan membengkaknya anggaran pelaksanaan Pilkada di tengah Covid 19, sangat memberatkan keuangan daerah yang kini "terpuruk" akibat adanya pemangkasan dana perimbangan oleh pemerintah pusat, yang difokuskan untuk penanganan Covid-19, serta tidak maksimalnya PAD akibat dampak Covid-19.
Menyikapi hal itu, Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra mengatakan, dengan kondisi keuangan daerah yang tidak stabil seperti sekarang, membengkaknya anggaran Pilkada untuk penyesuaian protokol kesehatan tentunya akan sangat membebani keuangan daerah.
Sehingga, dibutuhkan campur tangan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi agar pelaksanaan Pilkada di Rohul dapat berjalan sukses dan lancar.
"Perubahan asumsi penerimaan khususnya dana perimbangan dan PAD membuat kondisi keuangan daerah juga tidak stabil. Saya minta pemerintah pusat ikut campur tangan terhadap tambahan pembiayaan Pilkada ini, sehingga tidak memberatkan anggaran daerah yang sudah melakukan beberapa kali optimalisasi dan rasionalisasi," tegas Novliwanda, Rabu (17/6/2020).
Novliwanda juga menegaskan dari optimalisasi dan rasionalisasi yang dilakukan, menyebabkan kondisi keuangan Rohul tidak stabil karena harus diakui potensi keuangan Rohul masih bergantung dari Penerimaan Dana Perimbangan Pusat.
"Sejauh ini Asusmi Penerimaan kita tidak seperti yang diasumsikan dalam APBD Murni. Ini jadi PR kita baik dari Pemerintah ataupun DPRD. Seandainya asumsi penerimaan dana perimbangan 100 persen disalurkan ke daerah oleh pusat, saya rasa kitapun tidak keberatan jika anggaran Pilkada itu ditambah Rp10 hingga Rp13 miliar lagi," ucapnya.
Wanda juga menambahkan, pihaknya akan segera memanggil KPU, Bawaslu dan TAPD terkait kesiapan anggaran Pilkada terutama terkait realisasi anggaran Pilkada yang sudah dianggarkan dalam APBD Murni 2020 sekitar Rp50 miliar.
Penulis : Feri Hendrawan
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
