www.halloriau.com
Politik
BREAKING NEWS :
Bangun Jembatan Sungai Sei Siasam dan Ruas Jalintas, DPRD Rohul Terimakasih ke Gubri
 
Pasca Penangkapan Wahyu oleh KPK, Kredibilitas KPU Diragukan Jelang Pilkada 2020
Senin, 13 Januari 2020 - 15:56:22 WIB
Penangkapan Wahyu oleh KPK.
Penangkapan Wahyu oleh KPK.

"The ballot is stronger than the bullet," kata Abraham Lincoln, presiden Amerika Serikat yang ke-16.
“Pemilihan lebih kuat dari peluru.” Begitu artinya.

Begitulah Lincoln menggambarkan esensi pemilihan umum. Tentang suara rakyat. Tetapi, tentunya ucapan Lincoln itu harus diletakkan dalam konteks pemilihan umum (Pemilu) yang murni. Jujur dan adil.

Celakanya, proses untuk menghadirkan pemilu yang jujur dan adil tidaklah mudah. Sangat tergantung pada integritas penyelenggara dan mentalitas peserta, baik untuk posisi legislatif maupun eksekutif.

Penyelenggara pemilu adalah organ yang sangat menentukan kualitas ‘ballot’ yang lebih hebat dari ‘bullet’. Sebagaimana diteorikan oleh Lincoln.

Di negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang telah mapan, penyelenggara pemilu, yang biasanya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), selalu dipercaya dan dihormati. Tidak diragukan oleh publik. Itu terbangun dengan sendirinya karena KPU yang dihormati, memiliki kredibilitas dan integritas. Karena memiliki dua aspek ini, KPU di sana seratus persen dipercaya netralitasnya.

KPU di negara-negara yang bebas dari mentalitas curang, berubah dari instrument demokrasi menjadi pilar demokrasi. Luar biasa. Artinya, KPU-KPU itu ikut menentukan kualitas demokrasi. Dan memang mereka bisa dipercaya dan terpercaya. Hampir tidak pernah terdengar keluhan terhadap komisi pemilihan di belahan dunia yang telah bebas dari pencurangan.

Mengapa komisi pemilihan (electoral commission) di negara-negara Barat, utamanya, bisa dipercaya publik? Karena reputasi mereka dibangun secara bersama oleh semua stakeholder. Negara ikut membangun reputasi KPU. Pemerintah tidak berani mencampuri urusan Komisi.

Parpol-parpol juga berperan besar. Media massa pun ikut ‘melindungi’ sekaligus mengawasi mereka. Dan, di atas itu semua, para politisi yang ikut berkontestasi menjaga diri mereka untuk tidak sampai mencampuri urusan komisi pemilihan. Baik urusan rekrutmen komisionernya, apalagi pekerjaannya.

Para anggota parlemen, angggota DPR, senator, para gubernur dan walikota, dan juga para calon yang ikut berkontetasi, berlomba-lomba untuk menunjukkan integritas. Tidak ada yang berani melakukan upaya untuk curang. Mentalitas seperti ini terbangun karena rata-rata politisi merasa penipuan suara pemilih adalah perbuatan yang sangat hina.

Bagaimana dengan KPU Indonesia? Haruskah publik percaya kepada mereka? Tentu saja harus. Kalau tidak, berarti proses demokrasi yang sedang berlangung saat ini akan diragukan kemurnian, kejujuran dan keadilannya.

Tetapi, mengapa akhir-akhir ini KPU kita diragukan oleh publik? Setidaknya publik yang sedang beroposisi?

Jawaban untuk pertanyaan ini sama seperti pepatah tua Melayu yang berbunyi, “terasa ada, terkatakan tidak”. Orang tahu jawabannya. Namun susah untuk mengucapkannya. Tetapi, keraguan publik terhadap KPU bukan tak berdasar sama sekali.

Itulah antara lain sudut-sudut yang disoroti publik. KPU harus melangkah ke belakang ke posisi yang berkoordinat “no man’s land” KPU yang berada di posisi 00:00:00 lintang utara, lintang selatan, bujur barat, bujur timur.

Jangan sekali-kali para komisioner KPU terbawa ke arah angin bertiup. Dan perlu diingat bahwa semua kita harus aktif mengawal proses demkrasi. Kalau tidak, kita akan masuk ke kategori ‘disorganized democracy’ seperti digambarkan oleh Matt Taibbi dalam bukunya “Griftopia: Bubble Machines, Vampire Squids, and the Long Con That Is Breaking Amerika”.

“In a society governed passively by free markets and free elections, organized greed always defeats disorganized democracy.”
“Di dalam masyarakat yang diatur secara pasif oleh pasar bebas dan pemilu bebas, ketamakan yang tertartata rapi, selalu mengalahkan demokrasi yang amburadul.”

Sangat pas. Demokrasi di sini masih amburadul KPU berada ditengah suasana yang amburadul itu. Kalau rakyat pasif, maka ketamakanlah yang akan berkuasa.

Dan baru-baru ini keraguan publik dapat dibuktikan dan kebenaran atas keraguan public itu dikonfirmasi oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. Kabar buruk bagi nama baik lembaga penyelenggara pemilu.

dan akhirnya asumsi negatif publik yang tertuju kepada KPU tak bisa dibendung. Begitu banyak yang mempertanyakan kredibilitas KPU selama ini usai Wahyu tersandung masalah korupsi di media sosial.

Ketua KPU Arief Budiman sebenarnya sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia tak lama setelah KPK mengumumkan Wahyu tersangka. Akan tetapi, ucapan maaf itu tak bisa menjadi obat penawar yang mujarab dari asumsi negatif yang beredar.

Buktinya, nama Wahyu Setiawan sempat menjadi trending topic Indonesia di Twitter. Berbagai meme pun bermunculan dengan nada mengejek Wahyu serta KPU.

Apalagi, penyelenggara pemilu memang memiliki tugas untuk menentukan soal pergantian antar waktu (PAW) bisa dilakukan atau tidak. Hal menjerat Wahyu dalam kasus suap senilai Rp 900 juta ini guna memuluskan politikus PDIP menjadi anggota DPR menggantikan orang lain yang telah meninggal dunia.

Tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang mengaitkan kasus Wahyu dengan pelaksanaan Pilkada 2020. Meski tidak berkaitan dengan kasus Wahyu, KPU tetap perlu menegaskan kepada publik demi melunturkan ketidakpercayaan yang berkembang.

PR-nya bagi KPU adalah bagaimana kemudian meningkatkan kepercayaan publik. Ke depan terhadap KPU, sehingga penyelenggaraan pemilu 2020 yang nanti akan dijalankan itu bisa sukses diselenggarakan.

KPU mesti memperkuat sistem agar tidak lagi terjadi kasus-kasus korupsi selama pelaksanaan Pilkada 2020 berlangsung. Integritas KPU akan benar-benar dipertanyakan andai pilkada mendatang diwarnai kasus rasuah.

Salah satunya adalah sistem pengaduan internal yang aman, agar mereka yang nakal bisa dilaporkan, lalu pelapornya bisa aman. (*)

Penulis: Syaiful Anwar, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Abdurrab




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Ketua KPU Rohul ElfendriSharing Budget, KPU Rohul Dapat Anggaran Pilkada Serentak Tahap I Rp2,86 Miliar dari KPU RI
Tampak Ketua KPU Inhu Yenni Mairida memonitoring kegiatan Verifikasi Faktual PPS di Kecamatan Lirik, Inhu.Mulai Hari Ini, 582 Panitia PPS Inhu Verifikasi Faktual Paslon NURANI dan RAJUT
Sosialisasi tahapan Pilkada ke media massa.Diikuti 20 Wartawan, KPU Sosialisasikan Tahapan Lanjutan Pilkada
  Rapat Pelno KPU dilakukan secara daring.Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjuta 2020, KPU Pekanbaru Rapat Pleno Secara Daring
KPU.KPU Ungkap Calon Pemilih Pemula di Riau Capai 14.980 Orang
Pilkada 2020Waktu Kampanye di Pilkada Serentak 2020 hanya 71 Hari

 
Berita Lainnya :
  • Bangun Jembatan Sungai Sei Siasam dan Ruas Jalintas, DPRD Rohul Terimakasih ke Gubri
  • XL Axiata Dukung Wujudkan Kota Bengkulu Menjadi Smart City
  • Besok, PLN Lakukan Pemadaman Bergilir di Sebagian Wilayah Inhu
  • Dari 1.582 Desa/Kelurahan di Riau, Baru 518 Miliki Perpustakaan Sendiri
  • Mengenang 25 Tahun Tragedi Pembantaian 8.000 Muslim Bosnia oleh Serbia
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    PPP Serahkan Dukungan kepada Alfedri
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved