www.halloriau.com
Politik
BREAKING NEWS :
Antisipasi Tertular Corona, Chili Market Hadir Penuhi Kebutuhan Sembako Warga Secara Online
 
Bawaslu Kepulauan Meranti Ingatkan Bupati Tak Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2020
Kamis, 02/01/2020 - 18:34:11 WIB
Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kepulauan Meranti, Romi Indra
Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kepulauan Meranti, Romi Indra

SELATPANJANG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau mengingatkan bupati agar tidak melakukan pergantian jabatan atau mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti enam bulan sebelum penetapan pasangan calon (paslon) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti, Syamsurizal S.Ip, melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kepulauan Meranti, Romi Indra mengatakan, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengatakan imbauan ini merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan kepala daerah yakni Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota.

Dijelaskannya, dalam pasal 71 ayat 2 undang-undang Pilkada tersebut tegas menyatakan dengan kata 'dilarang' untuk bupati dan wakil bupati melakukan pergantian pejabat terhitung enam bulan sebelum penetapan pasangan calon, hingga akhir masa jabatan.

Dikatakan, Bawaslu juga sudah mengirimkan dua surat imbauan kepada Bupati Kepulauan Meranti terkait larangan melakukan mutasi jelang Pilkada 2020 itu

"Aturan itu ada di pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Larangan itu tepatnya ada pada ayat dua. Dimana isinya adalah gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri," kata Romi Indra.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019, penetapan paslon untuk Pilkada Serentak 2020 dijadwalkan pada 8 Juli 2020.

"Artinya, kepala daerah tidak boleh melakukan rotasi atau mutasi jabatan ASN terhitung mulai 8 Januari 2020. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri, tegas Romi Indra.

"Pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 pada ayat lima, dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU provinsi atau Kabupaten/Kota," tambah Romi Indra.

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : SS-2012/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2019 tertanggal 30 Desember 2019 Bawaslu Kepulauan Meranti akan membuka Posko Aduan terhadap laporan adanya penggantian atau pencopotan jabatan, yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

"Harapan Bawaslu pada masyarakat Kepulauan Meranti pada Pilkada 2020 agar ikut berpartisipasi aktif melakukan pengawasan, dan melaporkan jika menemukan adanya dugaan Pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu," harapnya.

Penulis: Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Surat Tugas (ST) kepada Wakil Bupati  Kabupaten Kepulauan Meranti, Said Hasyim terkait Pilkada Kepulauan Meranti 2020.Jelang Pilkada Kepulauan Meranti 2020, Said Hasyim Dapat Tugas Khusus dari DPP Golkar
Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti lakukan verifikasi terhadap yang bersangkutan.Ada Kesalahan, Bawaslu Rekomendasikan KPU Meranti Tes Ulang Anggota PPS
Said HasyimGolkar Usung Said Hasyim di Pilkada Kabupaten Meranti
  Penyerahan fasilitas cuci tangan di pelabuhan SelatpanjangSahabat MT Serahkan Fasilitas Cuci Tangan di Pelabuhan Selatpanjang
Rapat Bawaslu dengan Sentra Gakkumdu.Bawaslu Bengkalis Gelar Rapat Bersama Gakkumdu Pilkada 2020
Pelantikan PPK se-Kabupaten Meranti.KPUD Kepulauan Meranti Lantik 45 PPK se-Kabupaten

 
Berita Lainnya :
  • Antisipasi Tertular Corona, Chili Market Hadir Penuhi Kebutuhan Sembako Warga Secara Online
  • Tindaklanjuti Laporan Masyarakat, Komisi II DPRD Pekanbaru Sidak Gudang Bangunan
  • Menpan-RB Tegaskan Selain Dilarang Mudik Lebaran, ASN Juga Tak Boleh Cuti Selama Pandemi Corona
  • Dikira Benda Jatuh, Ternyata Pasien Rumah Sakit yang Lompat dari Lantai 4, Mengeluh Sesak Nafas
  • Membaik, PM Inggris Terinfeksi Corona Dipindahkan dari ICU
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    Warga Riau Protes Tak Dapat Hak Suara
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved