www.halloriau.com
Politik
BREAKING NEWS :
Jelang Imlek, Jeruk Asal Malaysia Masuk Ilegal ke Meranti, Balai Karantina Kecolongan
 
Penjaringan Bupati dan Wakil Bupati Meranti, Bawaslu Ingatkan Praktik Pungutan Uang
Senin, 18/11/2019 - 10:05:35 WIB
Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti Syamsurizal
Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti Syamsurizal

SELATPANJANG - Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan kepada Partai Politik agar proses penjaringan bakal calon (Balon) untuk Pemilihan Kepala Daerah yang sedang berjalan, bersih dari praktik politik uang.

Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti, Syamsurizal mengatakan, imbauan itu disampaikan sebagai upaya mencegah sedini mungkin terjadinya pelanggaran di dalamnya.

"Penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Meranti 2020, yang saat ini sedang dilakukan oleh sejumlah partai politik, agar menghindari praktik pungutan uang dan sejenisnya," tegas Syamsurizal.

Disamping itu, Bawaslu minta agar partai-partai politik yang tengah melakukan proses penjaringan bakal calon kepala daerah, memperhatikan larangan dan sanksinya sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Selain itu, kita juga akan mencoba melakukan koordinasi dengan partai-partai politik yang tengah melakukan penjaringan bakal calon tersebut. Kita sangat terbuka jika mereka ingin melakukan koordinasi," kata Syamsurizal.

Syamsurizal juga menegaskan akan mengambil langkah tegas apabila terdapat pelanggaran dalam proses penjaringan sebagaimana diatur pada Pasal 187 B Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016.

"Apabila ada partai politik yang melanggar ketentuan tersebut, maka sanksinya tegas bahwa partai tersebut tidak dapat mencalonkan kandidat pada periode berikutnya pada daerah yang sama, termasuk dikenai denda 10 kali lipat dari imbalan yang diterima," tegasnya

Dikatakan, selain sanksi tersebut diberikan kepada lembaga dan setiap orang, perbuatan itu juga dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 B, bahwa anggota partai politik atau gabungan partai politik yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada Pasal 47 ayat 1 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sendikit Rp300 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

"Kita imbau juga, kepada partai-partai politik yang sedang melakukan penjaringan bakal calon, agar selalu intens berkordinasi dengan kita, termasuk dengan KPU. Hal ini tentunya agar proses pada tahapan persiapan ini berjalan secara demokratis sesuai peraturan perundang-undangan. Termasuk pula nantinya sebagai upaya bagi menghasilkan pemimpin yang bersih, transparan dan akuntabel, serta bebas dari praktik-praktik korupsi. Dalam waktu dekat kita akan sebar surat pencegahan itu," pungkasnya.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
KPU Inhu melakukan sosialisasi.KPU Inhu Sosialisasikan Tahapan Pencalonan Perseorangan pada Pilkada 2020
Ilustrasi.Maju di Pilkada Riau, Partai Politik Akui Perhitungkan Ketersediaan Dana Bakal Calon
Tampak Supri Handayani SE mengembalikan formulir calon wakil bupati Inhu ke DPC Partai Demokrat Inhu.   Tiga Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Serahkan Formulir Pendaftaran ke Demokrat Inhu
  Relawan Murnis Manysur, Supriadi Daulay dan rekan lainnya, mengambil formulir penjaringan Balon Bupati Rohul di kantor DPD II Golkar Rohul, disambut Tengku Rusli, H Sarkewi dan pengurus lainnya.Murnis Mansyur Resmi Ambil Formulir Penjaringan Golkar untuk Maju di Pilkada Rohul
H Muhammad AdilDPP PKB Rekomendasikan H Adil Sebagai Calon Bupati Kepulauan Meranti Pilkada 2020
Ketua Bawaslu Kepulauan Meranti SyamsurizalPenjaringan Bupati dan Wakil Bupati Meranti, Bawaslu Ingatkan Praktik Pungutan Uang

 
Berita Lainnya :
  • Jelang Imlek, Jeruk Asal Malaysia Masuk Ilegal ke Meranti, Balai Karantina Kecolongan
  • Dahlan Iskan Sebut Benny Tjokro Bisa Kembalikan Uang Asabri, Ternyata Pakai Ini
  • Angka Perceraian di Inhu Terus Menurun dalam 4 Tahun Terakhir
  • NasDem Panaskan Mesin Partai untuk Hadapi Pilkada 2020
  • Balasan karena Diselingkuhi, Istri Pasang Mur Besi di 'Anu' Suami
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    Potret Lensa
    Warga Riau Protes Tak Dapat Hak Suara
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved